Intelektual NU Ahmad Baso mendesak peninjauan aturan rangkap jabatan sekaligus menyoroti kinerja PBNU menjelang Muktamar ke-35 di Jombang.
Intelektual dan sejarawan Nahdlatul Ulama, Ahmad Baso, menyatakan bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai dengan sejarah pendirian organisasi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Muktamar NU untuk Semua di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa para pendiri tidak pernah menerapkan mekanisme kepemimpinan secara kaku.
”Kalau kita melihat sejarah besar NU, sejak para pendiri hingga para Rais Akbar, kita akan menemukan bahwa NU tidak pernah menerapkan aturan yang terlalu kaku dalam proses kaderisasi dan kepemimpinan,” kata Ahmad Baso.
Ia lantas mencontohkan pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, yang selain mengemban amanah sebagai Rais Akbar NU, juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi pada masanya.
Atas dasar itu, ia mendorong agar aturan mengenai larangan rangkap jabatan tersebut dibahas secara mendalam dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
Baginya, berbagai mekanisme pemilihan dalam sejarah Nahdlatul Ulama merupakan bagian dari pengalaman organisasi yang tidak perlu dianggap tabu demi kemaslahatan bersama.
Sorot Kinerja dan Pengelolaan Organisasi PBNU
Selain aturan internal, Ahmad Baso juga menyoroti kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dinilai melenceng dari mandat awal.
“Ketika KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam PBNU, beliau diminta untuk fokus pada pembinaan dan pengembangan jam’iyah demi perbaikan kemasyarakatan NU ke depan. Ada dua kata kunci yang menjadi amanat, yaitu pembinaan dan pengembangan,” ujar Ahmad Baso.
Ia menilai perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya akibat program yang lebih berorientasi ke atas.
”Namun apa yang terjadi selama lima tahun? Maaf, yang tampak justru kerusakan. Program yang dijalankan lebih banyak berorientasi ke atas, sibuk mencari berbagai akses, termasuk urusan tambang dan kepentingan lainnya. Akibatnya, program-program untuk jamaah nyaris habis sama sekali,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pembinaan dan pengembangan organisasi berada pada situasi yang memprihatinkan dan tidak berjalan secara optimal.
”Oleh karena itu, jangan lagi memilih pemimpin yang telah melanggar amanah organisasi, yang baiatnya sudah batal sejak ia tidak menjalankan mandat tersebut. Ini menjadi catatan bagi kita semua,” tegas Ahmad Baso.***
