Muhammadiyah tercatat sebagai pengelola dapur Makan Bergizi Gratis terbanyak kedua setelah Polri. Di tengah masifnya ekspansi SPPG, Haedar Nashir menyoroti ancaman darurat korupsi.
Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah M. Nurul Yamin mengatakan lembaganya kini menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak kedua setelah kepolisian. Saat ini Muhammadiyah mengoordinasikan 302 unit SPPG.
Dari total tersebut, sebanyak 202 dapur gizi telah beroperasi dan 100 fasilitas lainnya masih dalam tahap pembangunan. Skema pengelolaannya majemuk, mulai dari berbasis sekolah, rumah sakit, hingga standar Badan Gizi Nasional (BGN).
”Selama ini belum ada program pemerintah yang mampu membangun partisipasi publik sekaligus menyedot perhatian seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujar Yamin di sela rapat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (SPPGM) se-Indonesia yang digelar secara daring dan luring di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA Dahlan, Yogyakarta pada Senin (18/5/2026).
Soal perkembangannya, kapasitas layanan Muhammadiyah melonjak drastis. Pada Februari lalu, organisasi ini baru memiliki 221 unit SPPG yang melayani 276.680 jiwa di 18 provinsi dengan dukungan 5.591 tenaga kerja.
Kini, layanan tersebut meluas hingga 174 kabupaten atau kota di 30 provinsi, termasuk kawasan tertinggal seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sebanyak 10 ribu tenaga dapur dilibatkan untuk menyajikan 405.000 porsi makanan setiap hari.
Target 1.000 Dapur NU
Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut memacu operasional ratusan dapur gizi secara nasional. Berbeda dengan skema majemuk Muhammadiyah, NU memusatkan operasional SPPG pada ekosistem pondok pesantren.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menargetkan pembangunan 1.000 unit SPPG pada tahun ini. Ia menyebutkan, lebih dari 250 dapur gizi kelolaan NU kini telah beroperasi secara penuh melayani masyarakat.
”Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi target 1.000 SPPG yang dulu kami canangkan bersama-sama dengan Kepala BGN bisa tercapai,” kata Gus Yahya, Gus Yahya di Ponpes Darul Qur’an Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026).
Kawal Anggaran Negara
Di tengah kucuran anggaran besar untuk ekspansi program gizi pemerintah tersebut, kehati-hatian dalam tata kelola menjadi keharusan. Pengawasan ketat dari hulu ke hilir diperlukan agar pelaksanaan program tidak menyimpang.
