Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Muhammad Maksum mendukung wacana zakat perusahaan sebagai pengurang pajak penuh (tax credit). Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan penghimpunan zakat sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Muhammad Maksum menilai positif gagasan menjadikan zakat perusahaan sebagai instrumen fiskal strategis. Menurutnya, penerapan kebijakan ini berpotensi merevolusi kesejahteraan masyarakat secara masif.
Prof. Maksum menjelaskan bahwa jika pemerintah memberikan insentif pajak berupa pemotongan nilai pajak secara penuh, maka pengusaha muslim akan lebih termotivasi menunaikan zakat perusahaan.
“Manfaatnya akan semakin banyak kelompok masyarakat fakir dan miskin mendapatkan distribusi kekayaan yang pada gilirannya akan mendongkrak daya beli masyarakat dan mengerek pertumbuhan ekonomi. Apalagi jika pemerintah menerapkan insentif pajak bagi perusahaan yang membayar zakat dengan pemotongan nilai pajak (tax credit),” ujar Prof. Maksum kepada Samudrafakta, Rabu (8/7/2026).
Ia menambahkan bahwa perdebatan fikih seputar kewajiban zakat perusahaan perlu disepakati antar ulama agar kebijakan ini bisa berjalan mulus.
Dorongan DSN MUI
Gagasan ini sejalan dengan upaya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mendorong perubahan regulasi perpajakan. Saat ini zakat hanya berstatus sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction). DSN MUI ingin zakat diakui sebagai pengurang pajak secara penuh (tax credit).
Ketua Badan Pengurus DSN MUI Cholil Nafis menyatakan kebijakan saat ini belum memberikan penghargaan yang proporsional bagi umat Islam yang menjalankan dua kewajiban finansial sekaligus.
“Ketentuan kita sekarang, zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, jadi tax deduction, bukan tax credit. Kami sedang memperjuangkan agar zakat menjadi tax credit,” kata Cholil Nafis dalam acara Silaturahim Nasional BAZNAS RI dan DSN-MUI Awards 2026.
