Purbaya menyebut Prabowo bakal “mengobrak-abrik” Kopdes Merah Putih. Tapi di balik narasi oknum nakal, tersembunyi skema utang triliunan yang pelan-pelan menggeser kendali dana desa ke pusat.
Ada kata-kata pejabat yang lewat begitu saja, dan ada yang sengaja dilempar untuk didengar. Kalimat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal Koperasi Desa Merah Putih jelas masuk kategori kedua.
“Terus yang koperasi (merah putih) mungkin juga sebentar lagi akan diobrak abrik oleh Bapak Presiden,” katanya, santai, di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (2/7/2026).
Diobrak-abrik. Bukan dievaluasi, bukan disempurnakan. Kata itu terlalu keras untuk sekadar basa-basi menteri, dan justru di situlah menariknya—pilihan diksi macam ini biasanya tidak lahir dari kebetulan.
Efeknya langsung terasa. Publik menangkap kesan seorang presiden yang murka, program andalannya dirusak orang dalam, lalu sang kepala negara akhirnya turun tangan membereskan kekacauan. Ceritanya rapi, memuaskan secara emosional, dan—ini yang penting—tidak mengundang orang bertanya lebih jauh.
Padahal justru di sanalah pertanyaan seharusnya baru dimulai.
Cerita Resmi: Oknum yang Kebablasan
Versi pemerintah menyalahkan pihak-pihak yang bikin kebijakan sendiri, di luar rancangan awal. Purbaya bahkan menyebutnya blak-blakan.
“Ada beberapa orang yang over kreatif. Bikin ini, bikin itu… Itu akan dikendalikan,” tegasnya, dalam pernyataan pada momen yang sama.
Buntutnya konkret: target pembangunan tahun ini dipotong dari 80 ribu jadi 40 ribu titik. Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan ini bukan soal memperlambat program, tapi soal memastikan yang sudah dibangun benar-benar jalan.
“Sekarang fokus kita selesaikan… fokus tahun ini untuk 40 ribu,” ujar Zulkifli, seusai menghadiri rapat koordinasi Apdesi di Makassar, Sabtu (5/7/2026).
Soal keluhan lokasi gedung koperasi yang dianggap terisolasi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga cepat meredam. Ia mengklaim sudah mengecek sendiri, dan jumlahnya jauh dari heboh yang beredar di linimasa.
