Ratusan guru swasta di Kabupaten Semarang kompak menolak tagihan pengembalian insentif dan THR dari Dinas Pendidikan. Mereka menilai dana stimulan tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara aturan pengembalian dinilai terlalu mendadak.
Sebuah polemik menimpa para guru swasta di Kabupaten Semarang. Oknum Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) melalui Koordinator Wilayah kecamatan meminta mereka mengembalikan insentif Rp800 ribu per bulan beserta THR sejak Januari hingga Mei 2026, total Rp4 juta per orang.
Para guru merasa terpukul karena dana tersebut sudah mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebijakan ini muncul setelah mereka menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari Kementerian Agama.
Dinas berdalih penarikan dana sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2026 yang melarang penerimaan ganda. Namun di lapangan, banyak guru hanya mengandalkan insentif daerah selama empat bulan pertama tahun ini.
DPRD Angkat Suara
Anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdullah H. S., S.H., membela posisi para guru. Ia menegaskan bahwa bantuan ini bersifat stimulan, bukan gaji, sehingga tidak bisa disebut dobel anggaran.
“Bantuan ini bentuknya stimulan dan bukan gaji. Jadi, tidak benar jika dinas mengatakan ini adalah dobel anggaran,” tegas Abdullah.
Ia juga menyoroti tebang pilih dalam kebijakan ini. Guru Raudhatul Athfal (RA) tidak ditagih, sementara guru MTs, SMP, MI, dan SD swasta justru diminta mengembalikan dana.
Para guru pun kompak menolak mengembalikan uang hingga batas waktu 30 Juli 2026. Mereka juga mengeluhkan sistem pendataan yang kacau, di mana dinas justru meminta data dari bawah padahal seharusnya sudah terintegrasi.
Polemik ini masih bergulir. Guru berharap ada solusi yang adil agar dedikasi mereka mengajar tidak semakin terbebani masalah administratif.***
