Japto Diam, Batu Bara Bicara: Membongkar Ongkos “Pengamanan” di Tambang Kukar

ILUSTRASI — KPK memetakan aset dan menelusuri dugaan aliran dana “jasa pengamanan” tambang batu bara di Kutai Kartanegara usai memeriksa Japto Soerjosoemarno selama hampir enam jam. Di balik bungkamnya, penyidik membedah jejaring korporasi, royalti yang diduga bocor, serta ongkos informal yang selama ini membayangi industri ekstraktif di Kalimantan Timur.

Diperiksa enam jam soal gratifikasi tambang Kukar, Japto Soerjosoemarno cuma mau bicara Piala Dunia. Di balik bungkamnya, KPK memetakan jejaring uang pengamanan yang mengalir dari batu bara Kutai Kartanegara.


Apa sebenarnya yang sedang dicari KPK dari kebisuan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno soal tambang batu bara Kukar?

Jawabannya bukan sekadar “pengakuan.” Berdasarkan penjelasan resmi lembaga antirasuah, ada tiga lapis data yang sedang disusun sekaligus: peta aset, jejaring aliran dana, dan selisih setoran ke pemerintah.

Data Pertama: Pemeriksaan dan Pemetaan Aset

Japto diperiksa selama hampir enam jam pada Selasa (30/6/2026), sejak pukul 09.40 WIB hingga 15.38 WIB, dalam kapasitas sebagai saksi.

Bacaan Lainnya

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyidik sedang mengelompokkan aset dalam penguasaan Japto berdasarkan keterkaitannya dengan masing-masing tersangka korporasi.

Pengelompokan ini diperlukan karena kasusnya sudah melebar. Sejak 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka: PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Akar perkaranya tetap sama: gratifikasi eks Bupati Kukar Rita Widyasari, yang divonis 10 tahun penjara sejak 2017 karena mematok tarif 3,3 sampai 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara.

Data Kedua: Jejaring “Jasa Pengamanan”

Dari mana dugaan keterlibatan Japto muncul? KPK menelusuri seluruh rantai bisnis batu bara Kukar, dari produksi hingga jasa dermaga, dan di titik pengangkutan itulah terdeteksi aliran dana jasa pengamanan bernilai fantastis.

Japto bukan satu-satunya figur ormas yang disebut. KPK juga memanggil Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur, Said Amin, terkait aliran dana yang sama.

Ada juga Wakil Ketua Umum PP sekaligus elite NasDem, Ahmad Ali, yang rumahnya turut digeledah penyidik pada rangkaian penyidikan ini.

Tiga nama dari satu struktur ormas yang sama menunjukkan pola, bukan kebetulan. Data ini sejalan dengan catatan lama bahwa konflik lahan tambang di Kaltim kerap diwarnai cara-cara premanisme yang melibatkan ormas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan