Selama lebih dari setahun, The Economist dan lembaga riset induknya, EIU, menerbitkan serangkaian penilaian yang menempatkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam cahaya negatif. Tapi siapa sebenarnya The Economist, apa kepentingan mereka, dan seberapa valid kritik yang mereka layangkan?
Pada Maret 2025, sebuah dokumen riset dari London mendarat di meja-meja redaksi Indonesia dan langsung memicu kehebohan. The Economist Intelligence Unit (EIU) — lembaga riset dan analisis yang berafiliasi dengan majalah The Economist — menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun tiga peringkat ke posisi 59 dari 167 negara. Skor Indonesia tercatat 6,44, menempatkan negeri ini dalam kategori flawed democracy — demokrasi yang cacat.
EIU menuding dua faktor utama: pemilihan presiden 2024 yang “mengangkat Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer dengan masa lalu yang kontroversial,” dan manuver politik Jokowi dalam mendukung pencalonan Prabowo sekaligus menitipkan putranya, Gibran, sebagai wakil presiden.
Itu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir.
Rentetan Narasi yang Membentuk Pola
Jauh sebelum penilaian indeks demokrasi itu, The Economist sudah memulai pembingkaian terhadap Prabowo. Ketika Prabowo masih berstatus kandidat presiden pada Januari 2024, majalah ini menerbitkan analisis survei elektabilitas yang sempat memantik kontroversi: dalam versi awal, grafik mereka menampilkan Prabowo unggul dengan 50 persen suara — angka yang kemudian direvisi menjadi 47 persen setelah menuai kritik dari lembaga-lembaga survei lokal yang mempertanyakan metodologinya.
Setelah Prabowo resmi menjabat pada Oktober 2024, nada liputan internasional semakin keras. Beberapa pola narasi yang konsisten muncul:
Pertama, pembingkaian Prabowo sebagai “strongman” dengan warisan Orde Baru. Narasi ini tidak hanya berasal dari The Economist, tetapi juga dari jaringan media dan lembaga think-tank Barat yang kerap menjadi referensi silang satu sama lain — East Asia Forum, Foreign Affairs, hingga berbagai jurnal akademis. Prabowo secara konsisten digambarkan memanfaatkan akar militernya untuk membangun retorika populis, dengan militer yang tidak lagi netral melainkan menjadi instrumen agenda politiknya.
Kedua, kritik terhadap kebijakan ekonomi. Peluncuran Danantara pada Februari 2025 — dana investasi negara yang langsung berada di bawah kendali kantor presiden — dinilai memiliki transparansi lebih lemah dibanding pendahulunya. Pemecatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 memperburuk persepsi ini; pasar merespons dengan salah satu kejatuhan bursa terburuk sejak krisis 1997–1998.
Ketiga, laporan-laporan tentang gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia sepanjang 2025 — dari aksi 100 hari pemerintahan, “Indonesia Gelap,” protes revisi UU TNI, hingga gelombang protes Agustus — ditafsirkan sebagai bukti ketidakpuasan publik yang mendalami tanda-tanda kemunduran demokrasi.
The Economist: Media Independen atau Entitas dengan Kepentingan?
Untuk memahami kritik The Economist secara utuh, kita perlu memahami siapa yang berdiri di baliknya.
The Economist bukan sekadar majalah jurnalistik biasa. Ia adalah produk dari The Economist Group — sebuah perusahaan media swasta yang berkantor pusat di London. Dan sejak 2015, pemegang saham terbesarnya adalah Exor NV, perusahaan induk investasi milik keluarga Agnelli dari Italia.
Keluarga Agnelli adalah salah satu dinasti bisnis paling berpengaruh di Eropa. Mereka adalah pendiri FIAT — yang kini bertransformasi menjadi raksasa otomotif Stellantis — serta pemilik Ferrari, tim sepak bola Juventus, dan berbagai portofolio investasi lintas benua. Melalui Exor, keluarga ini menguasai sekitar 43,4 persen saham The Economist Group, menjadikan mereka pemegang saham tunggal terbesar.
Pemegang saham signifikan lainnya termasuk keluarga-keluarga kaya Inggris: Cadbury, Layton, Rothschild, dan Schroder. Pada Oktober 2025, keluarga Rothschild bahkan sedang dalam proses menjual seluruh kepemilikan mereka sebesar 26,7 persen — perubahan kepemilikan terbesar dalam satu dekade.
Pertanyaan yang wajar muncul: apakah kepemilikan korporat ini memengaruhi editorial?
The Economist sendiri memiliki mekanisme yang dirancang untuk melindungi independensi redaksinya. Sebuah dewan independent trustees diberikan hak veto atas transfer saham bersuara dan berwenang memilih atau memecat pemimpin redaksi. Setiap pemegang saham tunggal juga dibatasi hak suaranya maksimum 20 persen — artinya meski Exor memiliki 43 persen saham, hak suara efektif mereka dibatasi secara struktural.
Namun independensi editorial secara formal tidak selalu berarti bebas dari worldview tertentu. The Economist secara konsisten memegang posisi ideologis yang dapat diidentifikasi: liberal-ekonomi, pro-pasar bebas, dan kerap skeptis terhadap pemimpin populis di negara-negara berkembang yang dianggap memangkas checks and balances. Ini bukan konspirasi — ini adalah posisi editorial yang dipegang secara terbuka sejak majalah itu berdiri pada 1843.
Kritik yang Berbasis Fakta — dan yang Perlu Dipertanyakan
Kembali ke substansi: seberapa valid kritik yang dilayangkan terhadap Prabowo?
Sejumlah catatan kritis memiliki basis faktual yang sulit dibantah. Revisi UU TNI yang memperluas pos sipil yang bisa dijabat perwira aktif — dari 10 menjadi 14 lembaga — adalah fakta legislatif. Pembentukan Danantara dengan transparansi yang lebih rendah dari pendahulunya juga adalah fakta. Pemecatan Sri Mulyani dan dampak negatifnya terhadap persepsi investor tercatat dalam data pasar keuangan.
Indonesia Corruption Watch dalam laporan Oktober 2025 bertajuk “Only One Year In, Already Repressive and Authoritarian” secara independen menyimpulkan hal serupa: Prabowo dinilai merevitalisasi semangat Orde Baru dalam konfigurasi baru, dengan TNI, Badan Gizi Nasional, dan Gerindra sebagai tiga pilar kekuasaan yang saling menopang.
Namun ada juga distorsi yang perlu dicatat.
Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan bahwa penurunan indeks demokrasi EIU 2024 tidak sepenuhnya bisa dibebankan pada pemerintahan Prabowo — karena data mencakup periode sebelum Kabinet Merah Putih resmi dilantik. Penurunan indeks antara lain disebabkan oleh manuver DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan kepala daerah — yang terjadi di bawah rezim sebelumnya.
Satu analis dari Foreign Affairs juga menyebut dengan tepat bahwa narasi paling suram dari luar negeri tentang kemungkinan kepresidenan Prabowo “sebanyak mencerminkan kecemasan Barat seperti halnya mencerminkan kondisi Indonesia.”
Retorika “Antek Asing” dan Risikonya
Pemerintahan Prabowo merespons kritik-kritik ini dengan cara yang juga perlu diperiksa secara kritis.
Data yang dikumpulkan Tempo menunjukkan bahwa narasi “antek asing” telah digunakan Prabowo sebanyak 17 kali sejak Pilpres 2014 — tertinggi pada 2025 dengan 9 kemunculan. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila Juni 2025, Prabowo menyatakan secara gamblang: “Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri.”
Pernyataan ini mengandung kernel of truth — intervensi asing dalam politik domestik melalui pendanaan LSM dan media adalah fenomena nyata yang terdokumentasi di berbagai negara. Pengungkapan dokumen USAID yang memberi pendanaan ke berbagai organisasi sipil global menjadi referensi yang valid bagi Prabowo.
Namun retorika ini memiliki risiko struktural yang serius. Ketika setiap kritik bisa dilabeli sebagai “produk kepentingan asing,” maka ruang untuk perdebatan domestik yang sah pun menyempit. Akademisi Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mencatat bahwa narasi ini efektif “untuk mendelegitimasi mereka yang mengkritiknya” — meski secara faktual Prabowo sendiri juga bekerja sama dengan asing dalam pengadaan alutsista senilai puluhan triliun rupiah.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo terbuka terhadap kritik — mengutip Presiden: “Kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tetapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain.”
Pernyataan dan praktik adalah dua hal yang berbeda. Publik perlu mengamati keduanya.
Yang Perlu Dijawab Secara Jujur
Di tengah arus narasi dari dua arah — kritik internasional yang kadang dilebih-lebihkan di satu sisi, dan pembelaan istana yang kadang terlalu defensif di sisi lain — ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur oleh semua pihak:
Untuk The Economist dan EIU: Apakah metodologi indeks demokrasi Anda benar-benar memisahkan periode kepemimpinan yang berbeda secara akurat? Apakah standar yang diterapkan pada Indonesia konsisten dengan standar yang diterapkan pada negara-negara Barat yang juga mengalami kemunduran demokratis?
Untuk pemerintahan Prabowo: Jika Anda terbuka terhadap kritik, mengapa mekanisme respons terhadap kritik pers asing selalu berujung pada framing “kepentingan asing”? Apa jawaban substantif atas catatan konkret tentang transparansi Danantara, perluasan peran militer di sipil, dan pemecatan penjaga fiskal?
Untuk publik Indonesia: Seberapa jauh kita mampu memisahkan mana kritik yang valid secara substansi dan mana yang merupakan proyeksi kepentingan geopolitik? Dan seberapa jauh kita mau terjebak dalam pilihan biner — “pro-Prabowo” atau “pro-asing” — yang justru menutup perdebatan yang sebenarnya penting?
Membaca Media Internasional Secara Kritis
The Economist adalah produk dari sebuah tradisi intelektual Barat yang panjang dan relatif terpercaya. Namun ia bukan oracle yang netral. Ia punya posisi ideologis, punya pemegang saham dengan kepentingan bisnis global, dan punya audiens yang sebagian besar adalah investor dan pembaca kelas menengah atas di negara-negara maju.
Kritiknya terhadap Prabowo tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari kerangka nilai tertentu — tentang demokrasi liberal, independensi bank sentral, transparansi fiskal, dan supremasi sipil atas militer. Nilai-nilai ini bukan milik Barat semata, karena banyak warga Indonesia juga memperjuangkannya.
Yang perlu kita lakukan bukan memilih untuk percaya atau menolak begitu saja. Yang perlu kita lakukan adalah membaca lebih dalam: memisahkan kritik berbasis fakta dari framing berbasis agenda, memahami siapa yang bicara dan dari posisi apa, dan — yang paling penting — mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada semua pihak, termasuk kepada diri kita sendiri.
Itulah kerja demokrasi yang sebenarnya.****
Artikel ini disusun berdasarkan data dari: The Economist Intelligence Unit (Democracy Index 2024), laporan Lowy Institute, East Asia Forum, Indonesia Corruption Watch, Tempo.co, ANTARA, CNA Indonesia, Asia Times, dan berbagai sumber primer lainnya.
