Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut penurunan korban jiwa di Gaza sebagai bukti kemajuan diplomasi. Ironisnya, Palestina tak dilibatkan dalam dewan perdamaian yang mengawal proses tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuai kritik tajam setelah menyebut penurunan angka kematian warga Palestina di Gaza sebagai bentuk kemajuan diplomasi. Dalam pernyataannya, Teddy merujuk pada kesepakatan diplomatik Sharm El-Sheikh yang diteken pada Oktober 2025.
Ia menyebut angka kematian turun drastis—dari 70.000 jiwa selama puncak serangan pada 2024-2025, menjadi sekitar 600 hingga 1.000 orang dalam enam bulan terakhir pascakesepakatan. “Kekerasan tidak dapat berhenti seketika dan korban jiwa akan terus berlanjut meskipun intensitasnya menurun,” ujar Teddy dalam pembelaannya.
Pengamat Timur Tengah, Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Shafa Kalila Aryanti, secara tajam mengkritik logika tersebut dalam artikel opini mereka di Middle East Monitor, 7 Maret 2026.
“Enam ratus kematian bukanlah bukti dari perdamaian. Enam ratus kematian berarti masih ada enam ratus warga Palestina yang terbunuh,” tulis mereka. “Mereduksi kematian ini sama saja dengan menormalisasi kehancuran massal. Genosida tidak lantas bisa diterima hanya karena laju pembunuhannya melambat.”
Palestina: Objek Bukan Subjek Perdamaian
Kesepakatan Sharm El-Sheikh ditandatangani pada 13 Oktober 2025 oleh empat negara mediator: Mesir, Amerika Serikat, Qatar, dan Turki, tanpa kehadiran Israel maupun Hamas. Indonesia turut hadir dalam KTT tersebut bersama lebih dari 20 negara lainnya.
Pascakesepakatan, dibentuk Board of Peace (Dewan Perdamaian) untuk Gaza yang diketuai seumur hidup oleh Donald Trump dengan hak veto. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut pada pertemuan Davos, Swiss, 22 Januari 2026.
Struktur dewan ini tidak melibatkan perwakilan Palestina sebagai anggota penuh. Palestina hanya diwakili melalui National Committee for Administration of Gaza (NCAG) yang berisi teknokrat. Sejumlah pengamat menilai struktur ini bermasalah karena Palestina menjadi objek, bukan subjek, dalam proses perdamaian.
Guru Besar FHUI Hikmahanto Juwana mengkritik dominasi Trump dalam Board of Peace. “Sebagai Chairman, kedudukan Trump tidak tergantikan kecuali ia secara sukarela mengundurkan diri. Trump yang menentukan siapa negara yang bisa menjadi anggota, bahkan bila ada sengketa, Trump memiliki keputusan akhir,” tulisnya dalam analisis di Republika.
Kritik Publik dan Peringatan untuk Indonesia
Pakar geopolitik Timur Tengah, Dina Sulaeman, melalui akun X pribadinya menilai pernyataan Teddy sebagai pembelaan pemerintah yang bermasalah. “Membingkai hilangnya ratusan nyawa di Gaza sebagai ‘kemajuan’ adalah bentuk penghalusan genosida yang berbahaya. Nyawa rakyat Palestina bukan sekadar angka di grafik statistik politisi,” cuitnya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan agar Indonesia selalu menyimpan opsi keluar jika Board of Peace melenceng dari tujuan awal.
“Kalau Board of Peace benar-benar menjadi Board of Trump yang bertentangan dengan platform agenda politik luar negeri RI dan hukum internasional, sebaiknya Indonesia keluar,” ujarnya.
Zulfikar Rakhmat, yang juga direktur Indonesia-MENA desk di Centre for Economic and Law Studies Jakarta, sebelumnya mengkritik keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Februari 2026, ia menyatakan kekhawatiran bahwa Indonesia akan digunakan untuk melegitimasi pendudukan Israel di Gaza.
Klarifikasi Pemerintah
Menanggapi kritik publik, Kementerian Luar Negeri pada Februari 2026 menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Gaza bersifat kemanusiaan.
Dalam pernyataan resminya, Kemenlu menyatakan mandat pengiriman tentara Indonesia “bersifat kemanusiaan dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Kepolisian Palestina.”
Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan menarik diri dari Board of Peace jika dinilai gagal memajukan kemerdekaan Palestina, menurut pernyataan Wakil Ketua MUI Muhammad Cholil Nafis setelah bertemu presiden.
Namun, para kritikus menegaskan bahwa menyajikan penurunan jumlah korban sebagai “kemajuan” menetapkan standar moral yang meresahkan. Di tengah klaim keberhasilan diplomasi, Palestina tetap tak memiliki kursi di meja perundingan dan korban masih berjatuhan.***
