KLHK memanggil delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir besar di Sumut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengidentifikasi delapan perusahaan yang diduga berperan memperparah banjir di wilayah Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan perusahaan-perusahaan itu bergerak di sektor tanaman industri, tambang emas, dan perkebunan sawit.
“Batang Toru ini memang DAS, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas. Saya mencatat ada delapan entitas,” kata Hanif kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Panggilan Resmi ke Delapan Perusahaan
Hanif menyebut temuan tersebut terkonfirmasi melalui analisis citra satelit. Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK telah melayangkan panggilan resmi kepada delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025). Pemerintah meminta mereka menjelaskan asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat banjir besar melanda Tapanuli Selatan.
“Kami minta mereka menjelaskan semua persoalan, termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian. Itu untuk membuktikan kayu itu dari mana asalnya,” ujar Hanif.
Hanif menegaskan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan di kawasan DAS Batang Toru. Ia mengatakan aktivitas di area curam memperbesar risiko bencana.
Hanif Akui Ada Kelemahan Deteksi Potensi Bencana
Dalam keterangannya, Hanif juga menyampaikan penyesalan atas kegagalan mendeteksi lebih awal potensi banjir besar yang terjadi di Sumut. Ia mengatakan pihaknya seharusnya dapat memberi peringatan lebih jelas kepada pemerintah daerah.
“Bukan berarti kita tidak sedang berbela sungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.
“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim ini,” tambahnya.***
