Sejumlah gubernur dari seluruh Indonesia menyuarakan protes terkait kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Mereka menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Dalam pertemuan yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu, sebanyak 18 gubernur hadir langsung, sementara delapan daerah mengirimkan perwakilannya dan lima daerah tidak hadir.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah tidak setuju dengan pemotongan TKD. Ia menyebut kebijakan itu sangat memberatkan di tengah adanya beban anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta janji pembangunan infrastruktur.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat,” ujar Sherly dikutip dari Kompas TV.
Keluhan serupa datang dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Ia secara terang-terangan meminta Menkeu Purbaya untuk mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan anggaran tersebut.
Menanggapi rentetan keluhan itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan para gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” kata Menkeu Purbaya dalam keterangan tertulis.
Ia juga berkomitmen memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik setiap wilayah. Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
Sementara itu, dalam pertemuan terpisah di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Menkeu Purbaya justru mengapresiasi sikap Gubernur Pramono Anung. Menkeu memuji komitmen Pemprov DKI Jakarta yang mendukung langkah kebijakan fiskal pusat, terutama terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH).
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur ketika dana bagi hasil kami sesuaikan. Ini menunjukkan dukungan dan kedewasaan fiskal Pemprov DKI dalam memahami kondisi keuangan negara. Ke depan, kalau ekonomi sudah berbalik dan pendapatan meningkat, tentu kami akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah,” tegas Menkeu.
Purbaya menegaskan, kerja sama yang erat antara pusat dan daerah merupakan kunci untuk menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kementerian Keuangan berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat demi kesejahteraan masyarakat.***
