Rumah Makan Ayam Goreng Widuran Solo jadi sorotan publik setelah kedapatan menggunakan bahan non-halal dalam menu ayam kremes mereka. Sudah lebih dari setengah abad berdiri, status itu baru ketahuan belakangan. Belum pernah mengurus sertifikasi halal, tetapi berani memasang pengumuman “halal” untuk konsumennya.
__________
Kekecewaan konsumen Ayam Goreng Widuran ditumpahkan dalam ulasan Google Review. Banyak yang mengaku merasa tertipu karena menyangka seluruh menu yang disajikan adalah halal.
Ayamnya, sebagai menu utama, memang halal. Tapi, kremesannya lah—yang justru jadi masterpiece rumah makan itu—yang tidak halal, karena diolah menggunakan minyak babi.
Salah satu karyawan resto juga telah mengonfirmasi bahwa label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir, setelah muncul banyak komplain dari pelanggan.
Wali Kota Solo Respati Ardi turun langsung menutup sementara operasional rumah makan yang dikenal sudah ada sejak tahun 1973 tersebut. Ia bersama Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan, serta pihak Kementerian Agama Kota Surakarta menyita sejumlah sampel makanan, seperti minyak bumbu ayam, minyak goreng, kremes, ayam goreng, dan ayam ungkep untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.
Respati membuka ruang bagi pemilik usaha untuk menyatakan secara jelas status produknya. Dia juga mengaku belum bisa memastikan kapan rumah makan tersebut bisa kembali dibuka. Menurutnya, hal itu tergantung pada hasil verifikasi dari Denpom, Kemenag, dan Disdag.
Tak Pernah Urus Sertifikasi, Tapi Pasang Spanduk “Halal”
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta menegaskan bahwa rumah makan legendaris itu belum pernah mengajukan proses sertifikasi halal secara resmi ke MUI.
“Tidak ada pengajuan sertifikasi halal dari Ayam Goreng Widuran. Mereka hanya menempel tulisan ‘halal’ di spanduknya, tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari MUI,” ujar Ketua MUI Kota Solo, Abdul Aziz Ahmad, sebagaimana dilansir oleh Solobalapan.com pada Selasa, 27 Mei 2025.
Pernyataan Azis ini muncul setelah pihaknya melakukan pengecekan dan investigasi internal menanggapi laporan dan reaksi luas dari masyarakat terkait rumah makan legendaris itu.
Aziz mengeklaim jika rumah makan tersebut memasang spanduk bertuliskan “halal” sebagai klaim sepihak—tanpa proses verifikasi dari lembaga resmi.
MUI Solo pun memastikan jika pengelola tak pernah berkoordinasi dengan mereka dalam proses permohonan sertifikasi halal—sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha makanan.
Setelah kabar kenon-halalan menu Ayam Goreng Widuran ramai di ruang publik, pihak manajemen pun langsung melakukan klarifikasi yang diunggah di akun resmi instagramnya pada Jumat, 23 Mei 025.
Setelah itu, sebagai langkah awal, manajemen Ayam Goreng Widuran Solo kemudian mencantumkan keterangan nonhalal di seluruh outlet dan media sosialnya.
Merugikan Pengusaha di Solo
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan agar pelaku usaha wajib patuh pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal—yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia.
“Kalau tidak (ada sertifikasi halal), ada sanksinya. Aparat pemerintah harus melakukan langkah tegas, tidak boleh abai,” kata Ni’am, dikutip dari keterangannya kepada MUI Digital, Senin, 26 Mei 2025.
Menurut Guru Besar Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kasus Ayam Widuran menjadi contoh pelaku usaha yang culas dan tidak jujur yang bisa merusak reputasi kota Solo.
“Merugikan pelaku usaha kota Solo. Bisa merusak kepercayaan publik kepada seluruh Kota Solo, berdampak menurunkan jumlah wisatawan karena rasa tidak aman terhadap menu makanan di Solo,” tegasnya.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menila, sungguh paradoks Ayam Goreng Widuran Solo yang berjualan sejak 1973, mengaku halal, ternyata tidak halal, karena digoreng dengan minyak babi.
Menurut Tulus, kasus ini adalah bentuk kelalaian sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Solo, karena tidak melakukan pengawasan. Pemkot Surakarta tahunya hanya memungut untuk pendapatan asli daerah (PAD) saja, namun fungsi pengawasan tidak jalan.
Menurutnya, kasus seperti ini tak bisa dilihat secara mikro kasuistik saja, tetapi musti dilihat secara holistik. Apalagi baru-baru ini terbukti terdapat sembilan merek makanan ringan yang mengantongi sertifikat halal, ternyata tidak halal di Indonesia.
“Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan sistemik, khususnya dari aspek pengawasan, baik pengawasan pra pasar, maupun pengawasan pascapasar. FKBI mendesak MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk meningkatkan pengawasan di lapangan,” kata Tulus, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa, 27 Mei 2025.
Di sisi lain, kata dia, evaluasi regulasi juga diperlukan karena berbagai pelanggaran produk halal oleh pelaku usaha juga karena faktor regulasi. Misalnya, dalam UU tentang Cipta Kerja, sertifikasi halal boleh dilakukan secara self-declaration, khususnya untuk pelaku usaha level UKM-UMKM.
“Self-declaration sangat potensial disalahgunakan oleh sektor usaha. Karena itu model seperti ini sangat lemah dari sisi perlindungan konsumen dan publik secara luas. Apalagi di era digital ekonomi seperti sekarang ini,” tegasnya.***
— Anugerah Fajar | Faried Wijdan
