Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal memasukkan siswa nakal di Jawa Barat dalam pendidikan khusus di barak militer. Rencananya program ini bakal dijalankan bertahap mulai 2 Mei 2025. Pengamat dan praktisi pendidikan menyatakan kurang setuju dengan wacana itu.
__________
Menurut Dedi, siswa yang masuk kriteria nakal dan bakal ‘dibarakkan’ itu, antara lain:
- Suka tawuran;
- Suka mabuk;
- Kecanduan main Moblie Legends;
- Suka melawan orang tua;
- Suka mengancam, dan
- Sering bikin ribut di sekolahnya masing-masing.
“Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah. Ke sekolah enggak nyampe (juga bakal dimasukkan pendidikan militer),” kata Dedi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 April 2025.
Dedi mengeklaim jika rencananya itu bertujuan untuk menanamkan disiplin dan tanggung jawab pada siswa-siswa yang menurutnya masuk kriteria “nakal”.
Program ini, kata Dedi bakal dilaksanakan bertahap. “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu,” katanya.
Setiap siswa nakal itu rencananya bakal mengikuti program khusus selama 6 bulan di sekitar 30 — 40 barak khusus yang sudah disiapkan TNI.
“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
Soal biaya untuk program ini, menurut Dedi, diadakan melalui kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Bagaimana Tanggapan Pihak Terkait?
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti enggan mengomentari rencana Dedi Mulyadi “menyekolahkan” siswa bermasalah di provinsinya ke barak militer mulai 2 Mei 2025 itu.
“Soal itu tanya pada ahli pendidikan saja, ya,” kata Mu’ti kepada wartawan, usai acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa, 29 April 2025.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai rencana tersebut bertujuan baik, asal tidak mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya. Kata dia, rencana itu datang dari pemerintah daerah, bukan dari TNI.
“Tentu permintaan itu bertujuan baik dalam rangka mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI,” kata TB Hasanuddin, Senin, 28 April 2025.
Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pengiriman siswa-siswa yang masuk kategori nakal itu akan dikoordinasikan dan sesuai kesepakatan dengan orang tua.
Menurut Wahyu, memang talah ada pembicaraan antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait rencana ini. Namun, terkait waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.
“Jadi sekali lagi, untuk penentuan, ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orang tua masing-masing siswa. Dan tentu sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah terkomunikasikan secara teknis antara Kodam III/Slw dan Pemprov Jabar,” katanya kepada wartawan, Senin, 28 April 2025.
Apa Kata Pengamat dan Praktisi?
Menurut pengamat pendidikan Darmaningtyas, pendekatan militer bisa efektif selama tidak diberlakukan untuk semua murid. Tapi, kata dia, pendidikan militer itu sebaiknya hanya untuk siswa yang kenakalannya sudah melampaui batas.
“Kalau pendidikan karakternya jalan, maka untuk mendidik yang nakal pun cukup melalui pendidikan karakter, tidak perlu pendidikan militer lagi,” kata dia, dikutip dari Kompas.
