Penundaan pengangkatan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 hingga Oktober 2025, dan penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026 diperkirakan menyebabkan lahirnya banyak pengangguran semu. Bikin perputaran ekonomi senilai triliunan rupiah terhenti.
“Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 mencapai lebih dari Rp6,76 triliun,” begitu kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Ahad, 9 Maret 2025.
Menurut Bhima, potensi kerugian tersebut timbul karena banyak peserta yang telah lolos seleksi CPNS memilih mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka, tetapi mereka belum bisa menerima gaji sebagai PNS karena penundaan pengangkatan.
Menurut hitungan Bhima, rata-rata gaji pokok ASN untuk masa kerja 0-3 tahun adalah Rp3,2 juta per bulan. Setelah dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, pendapatan PNS baru diperkirakan mencapai Rp3 juta per bulan.
“Dengan penundaan selama sembilan bulan, dari Maret ke Oktober 2025, ada potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp27 juta per pegawai ASN,” tambahnya.
Sementara dalam seleksi CPNS 2024 yang pengangkatannya ditunda itu terdapat sekitar 250.407 formasi yang tersedia di berbagai instansi pusat dan daerah. Jika seluruh posisi ini terisi dan pengangkatan ditunda, kata Bhima, dampak ekonomi yang ditimbulkan makin besar. Mencapai Rp6,76 triliun rupiah.
Selain kerugian finansial, penundaan ini juga memunculkan fenomena pengangguran semu—di mana banyak CPNS yang telah berhenti dari pekerjaan lamanya tapi harus menunggu selama sembilan bulan sebelum resmi diangkat.
“Padahal, fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu dan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas Bhima.
Menurut analisa Bhima, ada tiga faktor utama yang menyebabkan pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
Pertama, penurunan anggaran pemerintah. “Anggaran pemerintah dalam bentuk kas mulai menurun tajam,” kata Bhima.
Penurunan ini dipengaruhi pembuatan sistem Coretax dan potensi rendahnya penerimaan pajak 2025, sehingga pemerintah perlu menghemat belanja pegawai.
Kedua, ada prioritas anggaran untuk program lain. Efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintah, serta modal Danantara juga dinilai berdampak pada pengalokasian belanja pegawai.
Ketiga, buruknya perencanaan rekrutmen. Bhima menyoroti kurang matangnya rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam melakukan rekrutmen. Seleksi CASN 2024 dilakukan sebelum pemerintahan baru dilantik, sehingga kebutuhan pegawai bisa saja tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyampaikan, penundaan pengangkatan CPNS 2024 dilakukan agar proses pengangkatan bisa berlangsung serentak.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya, Jumat, 7 Maret 2025.
Selama ini, kata dia, setiap instansi punya tanggal pengangkatan ASN yang berbeda, berdasarkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT). Dengan kebijakan baru ini, kata Rini, pengangkatan CPNS 2024 akan dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK 2024 mundur ke 1 Maret 2026.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menyusun peta jalan atau road map pengangkatan serentak CPNS 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus.***
