FGSNI terus mengawal aspirasi guru ke DPR dan Kemenpan RB, sekaligus mengingatkan tenaga pendidik agar waspada terhadap hoaks pengangkatan ASN tanpa tes.
Tag: PPPK
Ribuan Guru Swasta ‘Kepung’ DPR Saat Paripurna, FGSNI Bawa Ultimatum Keras
Ribuan guru swasta dan madrasah menggelar aksi SIAGA di depan Gedung DPR RI bertepatan dengan Harkitnas. FGSNI menuntut keadilan PPPK, kesejahteraan, dan mengancam aksi lanjutan jika tuntutan diabaikan.
Status Guru Honorer Dihapus Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Skema PPPK Paruh Waktu
Pemerintah resmi menghapus status guru honorer mulai 2027. Simak penjelasan Mendikdasmen Abdul Mu’ti soal skema PPPK Paruh Waktu dan nasib tenaga pendidik.
Hardiknas: FGSNI Tegaskan Kesejahteraan Guru Harus Lampaui Prioritas Makan Bergizi Gratis
Ketua Umum FGSNI Agus Mukhtar menekankan bahwa kesejahteraan guru adalah investasi utama pendidikan nasional yang tidak boleh kalah saing dengan program intervensi sosial.
Guru Madrasah Tagih Bukti PPPK Kemenag
Ribuan guru madrasah swasta menunggu bukti konkret Kemenag soal PPPK. FGSNI menilai komitmen harus berujung regulasi, kuota, dan SK.
Bappenas Sebut Stigma ASN Kerja Santai Masa Lalu
Bappenas menilai stigma ASN kerja santai bergaji besar adalah warisan masa lalu. Seleksi CPNS yang makin ketat dan evaluasi kinerja disebut mulai mengubah wajah birokrasi Indonesia.
Pemkot Surabaya Pastikan THR PPPK Paruh Waktu Rp2 Juta, Penuh Waktu 100 Persen
Pemkot Surabaya putuskan THR PPPK penuh waktu 100 persen, PPPK paruh waktu Rp2 juta. Keputusan diambil meski APBD terpotong Rp1 triliun.
Ribuan Guru PPPK di Banten Belum Terima Gaji: “Kami Mengajar dengan Hati, tapi Perut Tetap Butuh Diisi”
Keterlambatan terjadi karena kekurangan anggaran pada kode rekening gaji pokok PPPK tahun 2021–2024, dan pemerintah daerah masih menunggu pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Merasa Jadi Korban Diskriminasi, Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia Desak UU ASN Direvisi
FGSNI menegaskan bahwa saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap guru swasta di madrasah dan sekolah swasta—terutama terkait persyaratan dan penempatan.
Program ‘Inpassing’ Guru Non-PNS Tak Dibuka Lagi, Anggarannya Terlalu Besar dan Rawan Calo
Persyaratan ‘inpassing’ memerlukan berkas yang tak sedikit, sehingga memunculkan broker-broker yang mengambil keuntungan dari program tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.