Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer berlaku di negaranya pada Selasa, 3 Desember 2024, tengah malam. Status diterapkan karena dia menuduh oposisi telah menciptakan krisis yang mengancam tatanan konstitusional.
Yoon menyebut oposisi sebagai “kekuatan anti-negara pro-Korea Utara”.
“Saya mendeklarasikan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, dan untuk memberantas kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang memeras kebebasan rakyat kita,” kata Yoon, sebagaimana lansiran The Guardian.
Darurat militer Korsel diumumkan kala popularitas Yoon menurun, menyusul penolakan sang Presiden terhadap investigasi independen terhadap dugaan skandal yang disinyalir melibatkan istrinya, Kim Keon Hee.
Kim Keon Hee sendiri menghadapi banyak kritikan publik karena berbagai isu: mulai dari skandal kepemilikan tas mewah, dugaan manipulasi saham, hingga kemungkinan keterlibatan dalam urusan pemerintahan.
Yoon mendeklarasikan darurat militer ketika partainya tengah berdebat sengit dengan oposisi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korsel untuk tahun depan.
Yoon menolak RUU karena mengarah pada pembentukan tim penasihat khusus yang akan mengusut tuduhan terhadap sang Ibu Negara.
Keputusan darurat militer ini memicu kekhawatiran luas, karena kebijakan ini memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, membatasi kebebasan berkumpul, dan kontrol penuh militer atas media.
Situasi ini memicu gelombang protes besar-besaran di luar gedung Majelis Nasional di Seoul. Ratusan demonstran berkumpul, menyerukan pencabutan darurat militer sambil meneriakkan “Hapus darurat militer!”
Sementara Partai Demokrat, oposisi utama dengan mayoritas kursi di parlemen, segera menggelar sidang darurat.
Ketua Partai Demokrat, Lee Jae-myung, melalui siaran langsung mengatakan, “Negara ini akan diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja, dan tentara dengan senjata. Ekonomi kita akan runtuh.”
Pengumuman Darurat Militer ini tidak hanya ditolak oleh oposisi, tetapi juga oleh pimpinan Partai Kekuatan Rakyat (PPP)—partai konservatif yang dipimpin Yoon sendiri. Han Dong-hoon, Ketua PPP, menyebut langkah ini salah dan berjanji menghentikannya bersama rakyat.
Setelah datang gelombang tekanan dari parlemen dan protes besar-besaran, Presiden Yoon akhirnya mengumumkan pencabutan darurat militer melalui pidato yang disiarkan televisi pada Rabu pagi, 4 Desember 2024. Ia menyatakan bahwa kabinet telah menyetujui pencabutan itu dan meminta militer untuk kembali ke barak.
“Kami menerima permintaan dari Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet,” ujarnya.
Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk kudeta dan tindakan otoriter. Lembaga Hak Asasi Manusia Militer menyebut tindakan ini sebagai pernyataan perang terhadap rakyat Republik Korea.
Menurut salah satu WNI yang tinggal di Korea Selatan, kekacauan di Korsel dipantik oleh perseteruan politik antara Presiden Yoon dengan oposisi.
“Kondisi politik masih menghangat, kendati Presiden Yoon telah membatalkan darurat militer. Partai oposisi saat ini mendorong agar Presiden Yoon mundur atau dilakukannya upaya impeachment terhadap Presiden Yoon”, ungkap salah satu sumber kepada Redaksi Samudra Fakta melalui sambungan telepon, Rabu, 4 Desember 2024.
Langkah Yoon ini memperburuk hubungannya dengan oposisi serta memicu krisis kepercayaan dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Peristiwa ini sekaligus menempatkan Korsel dalam salah satu tantangan demokrasi terbesar sejak 1980-an.
Pasalnya, Korsel dikenal punya reputasi pemerintahan yang stabil dan adem ayem. Banyak pengamat internasional yang menilai langkah ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik dan ekonomi negara tersebut.***
