Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menargetkan semua guru di seluruh tanah air sudah tersertifikasi pada 2026. Dengan begitu, para guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN tersertifikasi dapat memperoleh tunjangan sertifikasi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan jika guru non-ASN yang telah tersertifikasi bakal mendapat tunjangan Rp2 juta per bulan.
“Jadi guru itu akan mendapatkan tunjangan setelah mereka disertifikasi, yang sekarang dapatnya Rp1,5, menjadi Rp2 juta. Berarti ada tambahan. Yang masih baru sekarang tersertifikasi, otomatis ada tambahan sebesar Rp2 juta gitu,” kata Hetifah Sjaifudian, usai rapat kerja dengan Kementerian Dikdasmen, Kementerian Diktisaintek, dan Kementerian Kebudayaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 18 November 2024.
Tunjangan itu, menurut Hetifah adalah tambahan, di luar gaji pokok yang diterima oleh guru non-ASN yang berhasil melalui tahap sertifikasi.
“Ya, tunjangan sertifikasi. Jadi, untuk guru yang non-ASN, misalnya dia sekarang dari yayasan digaji, ya gaji itu, ya, sudah tersendiri. Tapi, ketika beliau ini seorang guru, dia lolos sertifikasi, jadi dia mendapat 2 juta, gitu,” terang dia.
Maka dari itulah, agar semua guru bisa mendapatkan tunjangan, Kemendikdasmen menargetkan semuanya sudah tersertifikasi pada 2026 nanti.
“Untuk sertifikasinya insya Allah aman, karena itu nanti tahun 2026 itu akan ada sekitar 800 ribu sekian guru yang ikut PPG, sehingga harapan kami di tahun 2026 itu semua guru itu sudah ikut PPG dan di tahun 2026 itu semua sudah tersertifikasi. Tinggal persoalannya, negara punya duit apa tidak? Itu, rencana kami begitu,” kata Mu’ti kepada wartawan, di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
Sementara, untuk 2025, Mu’ti mengatakan, ada kenaikan anggaran tunjangan sertifikasi guru sebesar sekitar Rp20 triliun.
“Di Hari Guru akan kita umumkan soal yang 606 (ribu guru) itu, ada penambahan dari sekitar Rp50 triliun menjadi Rp70 triliun. Jadi, penambahannya lumayan, dengan 606 ribu sekian guru yang akan mendapatkan sertifikasi. Dan itu sudah setuju DPR,” ucapnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu juga mengatakan sertifikasi guru tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tapi juga kemampuannya dengan pendidikan profesi guru (PPG).
“Jadi tidak otomatis dapat sertifikasi, yang dapat adalah yang sudah ikut pendidikan profesi guru. Nah tahun ini kan kita ada 606.000 sekian guru yang sudah PPG, Yang tahun 2025 nanti karena dia sudah lulus PPG, maka dia akan dapat sertifikasi”, jelas dia.***
