Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, banyak tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat atau tim sukses kepala daerah.
Orang-orang titipan ini, kata Tito, biasanya tidak bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tidak punya keahlian.
“PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi, kan, biasanya titipan. Titipan pejabat atau tim sukses bupati-wali kota, dijadikan tenaga honorer,” kata Tito, dikutip dari YouTube Kementerian Dalam Negeri, Kamis (14/11/2024).
Tito mengungkapkan fakta tenaga titipan ini ketika membahas jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang sangat banyak—sejauh ini tercatat ada 2 juta orang.
Tito sendiri mengaku telah berbicara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar mengupayakan tenaga honorer nonadminstratif, seperti Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, segera diangkat menjadi setingkat PPPK.
Menurut Tito, Satpol PP dan Damkar merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan atau skill. Sebabnya dia mendesak supaya mereka bisa diangkat menjadi PPPK.***
