Muhammadiyah Minta Prabowo Tertibkan Kasus Plagiasi dan Obral Gelar Doktor di Perguruan Tinggi

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. (Foto: Dok. IG @haedarnashirofficial).
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi perhatian pada dunia perguruan tinggi di masa pemerintahan lima tahun ke depan. Salah satunya pada praktik obral gelar doktor dan plagiasi karya ilmiah.

“Dunia perguruan tinggi mesti direkonstruksi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, merespons pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut Haedar, rekonstruksi dunia perguruan tinggi itu untuk membersihkan kampus dari praktik-praktik kotor yang dapat mencederai marwah dunia pendidikan.

“Terutama atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik,” tegas Haedar.

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya kasus plagiasi di dunia kampus yang belakangan kembali bermunculan. Antara lain, kasus dugaan plagiasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dugaan plagiasi alumnus Universitas Jember (Unej) juga dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selain kasus plagiasi di dunia kampus, Haedar juga mendesak di masa pemerintahan Prabowo dapat mensterilkan praktik obral gelar akademik di perguruan tinggi.

“Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia,” kata Haedar.

Haedar pun mendesak agar kampus benar benar dijadikan sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Sebagaimana diketahui, dugaan obral gelar akademik di lingkungan kampus kembali mencuat belakangan ini. Salah satu contoh yang disebut adalah kejanggalan pemberian gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Pemberian gelar doktor dari UI kepada Bahlil menuai sorotan lantaran Bahlil mendapat gelar itu dalam proses terbilang singkat. Karena hanya dalam tempo 1 tahun 8 bulan untuk menjalani Sidang Promosi Doktor.

Pos terkait