Pemerintah Indonesia membuka jutaan hektere sawah dan perkebunan tebu sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan dan energi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam proyek ambisius ini. Beberapa pihak khawatir proyek ini justru akan merusak konservasi alam.
Militer Indonesia disebut-sebut memegang peran kunci dalam rencana ambisius untuk mengubah lebih dari 2 juta hektare lahan basah dan sabana di Papua menjadi sawah dan perkebunan tebu. Merauke ditargetkan menjadi pusat ketahanan pangan. Kawasan tersebut, oleh para konservasionis, dianggap sebagai “harta karun” lingkungan.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan proyek tebu dan padi di Merauke, yang meliputi sekitar seperlima dari dataran rendah seluas 10.000 kilometer persegi di wilayah tersebut. Proyek ini dikenal sebagai TransFly, yang membentang dari Indonesia hingga Papua Nugini.
Nama TransFly diambil dari Sungai Fly yang berliku—namun dalam peta digital tampak sebagai garis di perbatasan kedua negara.
Merauke dipilih sebagai lokasi proyek karena merupakan wilayah yang terhindar dari konflik puluhan tahun antara pemerintah Indonesia dan penduduk asli Papua yang ingin merdeka.
Beberapa analis menilai bahwa keterlibatan TNI dalam proyek ini memicu kekhawatiran makin besarnya campur tangan militer dalam wilayah sipil di Indonesia. Proyek pangan tersebut dinilai dapat memicu ketegangan dan bahkan kekerasan di Merauke.
Menurut Eric Wikramanayake, ahli biologi konservasi yang menulis buku mengenai kawasan konservasi di Asia, hamparan luas lahan basah, padang rumput, dan kantong hutan hujan tropis di bagian selatan Pulau Papua itu “secara global luar biasa.”
Menurut para peneliti, sebagaimana disinggung Eric, TransFly merupakan rumah bagi setengah dari spesies burung yang ditemukan di Nugini, termasuk sekitar 80 spesies yang tidak ada di tempat lain. Ada juga satwa endemik lainnya, seperti kura-kura hidung babi dan marsupial karnivora yang mirip kucing.
Sedangkan World Wildlife Fund (WWF) menyebut Merauke sebagai “harta karun global”, dan mengupayakan agar kawasan ini masuk dalam daftar Warisan Dunia. WWF juga menilai bahwa tidak ada tempat lain di kawasan Papua itu yang bisa menandinginya—bahkan Taman Nasional Kakadu yang terkenal di Australia juga tidak ada apa-apanya dibanding TransFly.
“Jika sebagian besar TransFly diubah menjadi lahan pertanian, maka ini akan mengubah penilaian konservasi dan kawasan ini akan jauh lebih terancam,” ujar Eric Wikramanayake, sebagaimana dikutip BenarNews.
“Akan ada beberapa dampak, dan dampak-dampak itu seperti membuka kotak pandora yang akan membuka jalan bagi kerusakan lingkungan yang lebih luas,” katanya.
Namun, TNI yang dilibatkan dalam proyek ini punya alasannya juga. Menurut Mayor Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani, yang ditugaskan memimpin Satgas Ketahanan Pangan Nasional, area yang ditargetkan untuk pembangunan itu adalah kawasan rawa-rawa yang harus diubah menjadi lahan pertanian untuk mewujudkan potensi kesuburannya yang luar biasa.
Dalam sebuah wawancara podcast dengan Radio Republik Indonesia pada Agustus, Ramdhani mengatakan bahwa proyek padi seluas 1 juta hektare akan didanai pemerintah dan diawasi oleh militer serta Kementerian Pertanian, sementara perkebunan tebu dan bioetanol akan dibiayai investor swasta.
Dengan mengenakan hiasan kepala tradisional Papua, Ramdhani mengatakan bahwa dia membayangkan orang Papua akan meminta “Bapak TNI” untuk membantu mengolah tanah adat mereka.
Ramdhani juga meyakinkan bahwa kawasan konservasi dan tanah adat akan dilindungi, dan tanah itu akan tetap menjadi milik masyarakat Papua.
“Masyarakat Papua, khususnya di Merauke, tidak perlu khawatir dan ragu, tidak perlu takut!” Kata Ramdhani.
Namun, di bagian lain, Ramdhani mengatakan bahwa konversi ke sawah perlu dilakukan dalam tiga tahun untuk memastikan ketahanan pangan, tetapi beras juga akan diekspor ke negara-negara kepulauan Pasifik dan Australia, karena terlalu mahal untuk mengirimnya ke Jawa.
Franky Samperante, Direktur dari LSM Pusaka—sebagaimana dikutip oleh BenarNews—mengungkapkan bahwa, berdasarkan analisa map penggunaan lahan, area yang ditargetkan untuk proyek ini tumpang tindih dengan kawasan konservasi, yang juga dipercaya sebagai tempat sakral oleh masyarakat, rute historis leluhur mereka, dan lahan berburu bagi warga.
Pusaka, dalam laporannya pada bulan September lalu, menyebutkan lebih dari 200 ekskavator mulai menebang pohon-pohon di lahan basah, hutan adat, dan lahan lain milik masyarakat adat Malind Makleuw di Ilwayab, Merauke.
Warga pun memprotes proyek tersebut dalam sebuah acara resepsi penyambutan pejabat pada tanggal 24 September lalu, sebagaimana tersebar dalam sejumlah video. Para perempuan dengan wajah berhias lumpur putih sebagai simbul duka membawa pesan yang dituliskan dalam kertas sederhana yang dikalungkan di leher mereka yang bertuliskan, “Kami menolak perusahaan Jhonlin Group” .
Jhonlin Group merupakan salah satu konglomerat utama di Indonesia yang dilaporkan merupakan bagian penting dari proyek pangan tersebut.
Mereka menolak karena menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan militer untuk mengembangkan pertanian di Merauke sebelumnya, termasuk dalam dekade terakhir, telah menyebabkan perampasan tanah dan masalah lainnya.
Potensi Ketegangan
Menurut para analis keamanan, kepemimpinan militer dalam program pangan itu memperkuat persepsi bahwa program tersebut makin mengganggu wilayah sipil.
Analis militer dari Universitas Al Azhar di Jakarta, Raden Mokhamad Luthfi, menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek ini menambah persepsi bahwa mereka semakin mengganggu wilayah sipil. Juga berisiko memicu kemarahan baru dari kelompok pro-kemerdekaan Papua.
“Ada risiko nyata bahwa proyek tersebut dapat memicu kebencian baru dari OPM (Organisasi Papua Merdeka-Gerakan Papua Merdeka), yang mungkin melihatnya sebagai bukti lebih lanjut tentang ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh orang Papua,” kata Luthfi, sebagaimana Radio Free Asia (RFA).
Pembenaran terharap peran militer dalam proyek Merauke, menurut Luthfi, didasarkan pada konsep ketahanan pangan yang diuraikan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015.
Kata Luthfi, para perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat merasakan ancaman keamanan dari kemungkinan kekurangan pangan di masa mendatang, yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pertumbuhan populasi. Namun, Luthfi menampahkan, Buku Putih tersebut juga mengatakan upaya ketahanan pangan harus dipimpin oleh kementerian sipil.
Sedangkan seorang peneliti di Universitas Nasional Australia, Hipolitus Wangge, mengatakan bahwa militer membungkam ketidakpuasan warga Papua terkait program yang gagal dekade lalu—program yang juga dikerjakan untuk menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan utama.
“Kita harus mengantisipasi lebih banyak ketidakpuasan, bahkan pertumpahan darah di Merauke dalam lima tahun ke depan,” katanya kepada RFA.
Rencana pembangunan pemerintah di wilayah tersebut, dan konflik bersenjata di Papua, menurut Hipolitus, kemungkinan besar menjadi penyebab gagalnya rencana yang dulunya ambisius untuk melindungi lingkungan TransFly.
WWF Indonesia dan Papua Nugini melakukan upaya bersama pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an untuk mengembangkan rencana konservasi dan memperluas kawasan lindung. Dalam beberapa tahun, kata Hipotilus, upaya tersebut gagal.
Ketika itu WWF menyatakan tentang signifikansi lingkungan TransFly, tetapi WWF Indonesia sekarang mengatakan bahwa mereka “mengakui pentingnya Proyek Strategis Nasional, seperti inisiatif Food Estate di Merauke, dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan Indonesia.”
“Program konservasi itu berakhir pada tahun 2016 karena ketidakamanan di Papua dan kurangnya sumber daya,” kata juru bicara WWF Indonesia Diah Sulistiowati dikutip dari RFA.
“Kami memahami bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan (pertanian) ini untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat dan untuk mendukung tujuan ketahanan pangan nasional,” katanya.
WWF Indonesia pun, kata Sulistiowati, membantu memastikan pembangunan kawasan TransFly menghormati nilai-nilai ekologi dan budaya yang kaya melalui rekomendasi-rekomendasi sebelumnya untuk perlindungan hutan dengan nilai konservasi tinggi, situs warisan budaya, dan wilayah-wilayah yang penting bagi masyarakat adat.*
