JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Profesor Harkristuti Harkrisnowo mengaku mendapat intimidasi sebelum menggelar deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024). Intimidasi itu, kata Harkristuti, dilakukan oleh seseorang kepada beberapa guru besar UI melalui sebuah pesan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.
“Kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya. Kami dapat pesan WA dari salah seorang mahasiswa kami yang menyatakan bahwa dia kecewa, kenapa UI kok ikut-ikutan UGM, UII, dan lain-lain. Karena harusnya kita bisa ikut pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide,” kata Harkristuti usai menggelar deklarasi kebangsaan.
Harkristuti mengatakan, sosok yang mengirimkan pesan tersebut mengaku alumni fakultas hukum dari kampusnya. Namun, ia mengaku tidak tahu pasti siapa sosok yang mengirimkan pesan tersebut.
“Dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang dijalankan pada hari ini (deklarasi kebangsaan),” ujarnya.
Harkristuti juga mengaku bahwa ia sempat membalas pesan yang diberikan kepadanya itu. “Ya kami enggak ngapa-ngapain. Kami hanya mengatakan, ‘Anda waktu di kampus diajari yang namanya akademik freedom, kebebasan akademik dan etika akademik. Dan itulah yang kami laksanakan pada hari ini’,” tuturnya.
Sebagai informasi, pada seruan deklarasi pada hari Jumat (2/2/2024) tersebut, Sivitas Akademika UI menekankan empat poin yang bertujuan mendorong Pemilu 2024 berjalan demokratis dan damai.
“Kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia untuk segera merapatkan barisan, guna mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan,” kata Harkristuti saat membacakan poin deklarasi.
Selain itu, kata dia, Sivitas Akademika UI juga menekankan bahwa pemilu harus terbebas dari paksaan memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di wilayah masing-masing,” kata Harkristuti.○
