Dengan banyaknya saksi diperiksa, penggeledahan, serta bukti uang yang sudah disita, sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Kalau Tunggu Pemerintah, Rumah Keburu Ambruk
Setiap musim hujan, jutaan keluarga hidup dengan rasa takut. Atap bisa roboh, lantai jadi lumpur, dinding rapuh mengancam keselamatan.
Pesantren Award 2025 Umumkan Finalis, dari Kepala Daerah hingga Santri Inspiratif
Kemenag umumkan finalis Pesantren Award 2025. Nama-nama kepala daerah dan santri inspiratif masuk daftar 10 besar, siap bersaing ke tahap berikutnya
Aktivis NABRAK: Jangan Campuradukkan NU dengan PBNU, Mari Tetap Cintai NU
Ia juga meminta warganet bersikap adil. Ia mengingatkan, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan KPK.
NU Terseret Isu Korupsi Kuota Haji, Mahfud MD Prihatin, Para Kiai Gerah
Mahfud menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti sudah memiliki indikasi kuat sebelum menyampaikan ke publik. Namun, ia menilai perlu diperjelas apakah dana itu benar masuk ke institusi PBNU atau hanya kepada individu.
FGSNI Tolak Guru Jadi Penerima MBG, Minta Anggaran Dialihkan ke Tunjangan
FGSNI menilai, jumlah guru yang jutaan orang akan menyedot anggaran sangat besar jika ikut menerima MBG. Lebih tepat jika dana itu dialokasikan untuk kelanjutan program inpassing, pengangkatan guru PPPK swasta atau honorer, serta peningkatan insentif lain.
Guru Ikut Dapat Jatah Makan Bergizi Gratis, BGN: Sudah Masuk Skema Anggaran
Kepala BGN Dadan menjelaskan, pemberian MBG untuk guru telah tercantum dalam Perpres BGN dan masuk kategori penerima manfaat “lainnya”.
Kembalikan Uang Rp9 Miliar, Apakah Khalid Basalamah Bisa Lolos dari Jerat Korupsi Kuota Haji?
Belakangan terungkap Khalid ikut menjual kuota haji yang diduga bermasalah itu. Khalid berdalih tidak tahu karena dijanjikan kuota resmi dari Kementerian Agama.
Pengamat Sarankan KPK Periksa Eks Staf Ahli Menag Yaqut, Cak Nanto, Terkait Kasus Kuota Haji
Sunanto sendiri sempat menyoroti Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR pada 2024. Ia menilai langkah DPR lebih bernuansa politis ketimbang substansial.
Begini Kata KPK soal Kemungkinan Panggil Ketum PBNU dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga merupakan hasil penyimpangan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.