Pengamat menilai, sebaiknya hasil akhir Pansus Haji jangan hanya rekomendasi, tetapi harus berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP yang ‘siap saji’, agar bisa ditangani dalam ranah pidana korupsi.
BGN menyebut kendaraan distribusi MBG wajib disediakan mitra. Asosiasi mitra daerah 3T meminta kejelasan biaya dan kajian atas plafon operasional Rp3.000.
Kategori: Perlu Tahu
Janji Akan Ikuti Proses, Menag Yaqut Ternyata Dua Kali Mangkir dari Panggilan Pansus Haji DPR RI
Pansus menduga Menag sengaja mengulur waktu hingga masa jabatan anggota DPR 2019-2024 habis pada akhir September ini.
Mengaku Keamanannya Terancam, Stafsus Menag Minta Rapat Pansus Haji Digelar Tertutup
Alex meminta syarat agar dia mau memberikan informasi tentang siapa yang diduga telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan haji 2024 yang sedang diusut oleh Pansus Haji DPR RI: supaya Pansus menggelar rapat tertutup dengannya.
Legislator PKB Minta KPK Turun Tangan Bantu Pansus Haji, Nusron Wahid Menolak
Ketua Pansus Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid, menolak usulan anggota Pansus, Marwan Jafar, agar penyidik KPK mendampingi rapat Pansus Haji 2024.
Pansus Haji DPR RI Bakal Libatkan Polisi dan KPK Tangani Dugaan Penyelewengan Kuota Tambahan
Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.
Ditemukan Selisih Rp400 Miliar Antara Biaya Haji 2024 yang Disepakati DPR dan Realisasi BPKH-Kemenag
Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berlangsung pada Senin (2/9/2024), Pansus Haji DPR RI menemukan bahwa dari total biaya haji yang telah disepakati sebesar Rp8,2 triliun, hanya Rp7,8 triliun yang direalisasikan oleh BPKH. Hal ini menyebabkan adanya selisih sebesar Rp400 miliar yang belum teralokasikan atau digunakan.
Pansus Didesak untuk Berani Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Haji, Jika Perlu Libatkan KPK
Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI harus berani tuntas mengusut dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. Jika perlu, libatkan juga KPK.
Sidak Kantor Siskohat, Pansus Haji DPR Dapati Pejabat yang Mangkir Bersaksi Karena Alasan Tugas ke Arab Saudi
Ada salah satu saksi dari Kemenag yang tak bisa hadir saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan alasan sedang berada di luar negeri. Namun, ketika Pansus melakukan sidak, rupanya orang itu ada di Kemenag, bukan di luar negeri.
3.500 Jemaah Haji Plus Berangkat Tanpa Antre, Perlu Audit Forensik Siskohat
Ada jemaah yang terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat dengan jadwal keberangkatan pada tahun 2026, tetapi justru diberangkatkan pada tahun 2024.
Anggota Pansus Menduga Kemenag Sengaja Menghambat Kinerja Panitia Khusus Haji DPR
Pansus Haji DPR telah melayangkan undangan kepada Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (SIHDU), namun mereka tidak hadir.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.