Forum Warga NU DIY menilai kepemimpinan PBNU periode 2021–2026 gagal menjaga marwah organisasi dan mendesak perubahan arah menjelang Muktamar.
Musyawarah Warga Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melontarkan kritik keras terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam forum yang digelar di Pesantren Bumi Cendekia, Ahad (31/5/2026), mereka menilai kepemimpinan PBNU periode 2021–2026 telah menjauh dari khidmah utama organisasi dan gagal menjaga jarak moral dari pusat kekuasaan.
Melalui pernyataan resmi forum, peserta musyawarah menyebut PBNU semakin jauh dari dakwah, pendidikan, dan advokasi umat. Di sisi lain, organisasi dinilai semakin dekat dengan pemerintah, pemilik modal, dan kepentingan ekonomi yang dinilai berpotensi menggerus independensi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.
“Kepemimpinan PBNU saat ini gagal menjaga jarak moral. Gagal menjaga jarak dari kekuasaan pemerintah, ekonomi ekstraktif, hingga oligarki,” kata KH Muhammad Mustafied, perwakilan forum, Ahad (31/5/2026).
Soroti Tambang dan Rangkap Jabatan
Forum menilai praktik rangkap jabatan antara pejabat pemerintah dan pengurus NU telah memperlemah posisi organisasi sebagai pengawas kebijakan publik. Kondisi itu, menurut mereka, membuat NU berisiko kehilangan peran sebagai penjaga moral bangsa.
Kritik juga diarahkan pada penerimaan konsesi tambang oleh PBNU. Warga NU DIY menolak argumentasi bahwa pengelolaan tambang diperlukan untuk menopang pembiayaan organisasi. Mereka menilai sektor tambang tidak dapat dipisahkan dari persoalan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan ketimpangan relasi kuasa di masyarakat.
Menurut forum tersebut, organisasi keagamaan semestinya tidak menggantungkan kemandirian ekonomi pada sektor yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekologis bagi warga sekitar.
Desak Perubahan Kepemimpinan
Selain mengkritik kebijakan eksternal, forum juga menyoroti tata kelola internal PBNU. Mereka menilai pola kepemimpinan organisasi semakin vertikal, sementara ruang partisipasi generasi muda dan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas.
Dalam musyawarah itu, Warga NU DIY merumuskan 12 poin tuntutan. Beberapa di antaranya adalah mendesak pergantian kepemimpinan PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang lebih inklusif, mengembalikan konsesi tambang kepada negara, memperkuat sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda dan perempuan.
Forum juga meminta PBNU menegaskan kembali posisi organisasi dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menghentikan hubungan dengan pihak yang dianggap memiliki afiliasi dengan agenda pro-Israel.
“NU terlalu besar untuk dibiarkan berjalan oleh konflik elite. Rumah besar ini memerlukan pemimpin yang mengerti batas, sanggup menahan diri, dan tunduk pada nilai yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri,” ujar KH Muhammad Mustafied.***
