Ia menjelaskan bahwa makna kesejahteraan mencakup kondisi manusia yang makmur, sehat, dan damai. Di bidang ekonomi, istilah itu dikaitkan dengan keuntungan materi, sementara dalam kebijakan sosial merujuk pada layanan publik yang memenuhi kebutuhan rakyat.
“Muhammadiyah menempatkan kesejahteraan dalam konteks perintah konstitusi: memajukan kesejahteraan umum,” ujar Haedar.
Menurutnya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia harus memastikan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat, bukan hanya sebagian golongan. Dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi, ia menilai diperlukan langkah strategis pemerintah untuk memperluas jangkauan kesejahteraan.
Seruan Refleksi dan Kiprah Seabad Lebih
Menutup pesannya, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk kembali meneguhkan semangat konstitusional Indonesia. “Perjuangan Muhammadiyah lebih dari satu abad bukan hanya dakwah, tetapi juga kerja nyata: pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Sebagai informasi, Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Pembaruan ajaran Islam melalui pendekatan tauhid, ibadah, muamalah, dan pemahaman Alquran serta sunnah menjadi misi awal yang terus dirawat hingga kini.***
