Jelang Lebaran 2026, buruh mendesak pemerintah hapus pajak THR akibat skema TER. Namun, Menaker pastikan aturan belum berubah.
Menjelang perayaan Idulfitri, para pekerja mulai menghitung perkiraan Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan mereka kantongi. Sayangnya, tambahan dana segar ini tidak masuk sepenuhnya ke dompet pekerja. Pemerintah menetapkan THR sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tahun ini, penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memicu perdebatan karena banyak karyawan merasa potongan pajak mereka membengkak drastis.
Skema TER: Hitungan Baru yang Memicu Kaget
Berbeda dengan metode perhitungan lawas, skema TER langsung menjumlahkan gaji bulanan dan THR secara bersamaan pada bulan penerimaan. Perusahaan kemudian mengalikan total penghasilan tersebut dengan persentase tarif sesuai kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing karyawan.
Sebagai contoh, seorang pekerja lajang tanpa tanggungan dengan gaji dan THR masing-masing Rp 8 juta masuk dalam kategori TER Bulanan 5%. Perusahaan akan langsung memotong Rp 400 ribu untuk pajak.
Angka ini melonjak bagi pekerja berkeluarga dengan dua anak yang menerima gaji dan THR masing-masing Rp 15 juta. Wajib pajak kategori ini terkena tarif 7%, sehingga pajaknya mencapai Rp 1,05 juta. Otomatis, penggabungan ini menggeser banyak pekerja ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi saat bulan pencairan THR.
Simulasi Potongan Pajak THR 2026 dengan Skema TER
Agar tidak bingung saat menerima slip gaji, mari kita lihat simulasi sederhana bagaimana skema TER memotong penghasilan Anda di bulan pencairan THR.
Dalam skema ini, perusahaan akan menggabungkan Gaji Pokok dan THR menjadi Total Penghasilan Bruto di bulan tersebut. Angka gabungan inilah yang kemudian dikalikan dengan persentase TER berdasarkan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Anda.
Berikut adalah ilustrasi estimasi potongan pajak untuk beberapa tingkat penghasilan:
