TNI Dibentuk Presiden Sukarno, Pernah Identik dengan Orde Baru sebagai ABRI

Usia Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki 79 tahun pada Sabtu, 5 Oktober 2024 ini. Peringatan hari TNI digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap peran vitalnya menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Didirikan Presiden Sukarno pada 5 Oktober 1945, TNI –dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)– pada perjalanannya sempat identik dengan orde baru. Seperti apa sejarah hari TNI?

Peringatan hari TNI  ke-79 adalah momentum untuk mengenang sejarah panjang dan pengorbanan TNI sejak masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah Hari TNI tidak lepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

TNI AL
Sejarah TNI; didirikan oleh Presiden Sukarno, ABRI pernah identik dengan Orde Baru. Foto:pasmar1.tnial.mil.id

TKR yang menjadi cikal bakal TNI, lahir di tengah kondisi bangsa yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman penjajahan. Sejak saat itu, TNI terus berkembang menjadi kekuatan militer yang profesional dan berperan penting dalam menjaga integritas negara.

Setiap tahun, Hari TNI diperingati dengan berbagai kegiatan, seperti upacara bendera, pertunjukan alutsista, dan acara sosial yang melibatkan masyarakat.  Ini menjadi kesempatan bagi publik untuk lebih mengenal tugas dan tanggung jawab TNI, serta menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap para prajurit yang siap mengabdi bagi negara.

Bacaan Lainnya

Peringatan ini juga menegaskan pentingnya hubungan yang erat antara TNI dan masyarakat. Sejarah panjang perjuangan dan dedikasi TNI menjadi landasan bagi bangsa untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berikut sejarah yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman esi.kemdikbud.go.id:

Sejarah Hari TNI 5 Oktober

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara adalah organisasi kemiliteran Republik Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Betapapun sering identik sebagai suksesor dari ABRI, TNI sesungguhnya telah berdiri sejak periode revolusi. Oleh karena itu, TNI eksis pada dua periode yang tak kalah pentingnya: revolusi dan reformasi.

TNI didirikan pada 3 Juni 1947 dan diharapkan menjadi organisasi pemersatu antara tentara reguler dengan badan-badan kelaskaran. Terlihat dari nama yang dipilih, kata “nasional” dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan tersebut. Namun, niat mulia ini tertahan oleh Agresi Militer Belanda II yang terjadi tidak lama setelah pembentukan TNI.

Dengan kata lain, setelah pendiriannya, kemampuan TNI langsung diuji oleh keadaan. Oleh karena itu, meski TNI telah berdiri, Inspektorat Biro Perjuangan dan Dewan Kelaskaran Daerah yang menjadi organisasi payung atas badan-badan laskar masih berfungsi. Pada Agresi Militer II, TNI menjadi ujung tombak penerapan strategi gerilya yang tidak hanya melibatkan tentara reguler maupun milisi, tetapi juga masyarakat pada umumnya (Dinas Sejarah Militer, 1982: 40-43).

Setelah dibentuk, TNI dipimpin oleh panglima besar Letnan Jenderal Sudirman yang dibantu enam anggota. Anggota-anggota tersebut adalah Letjen Urip Sumohardjo, Laksamana Nazir, Komodor Suryadharma, Soetomo, Ir. Sakirman, dan Joko Suyono. Pada Februari tahun 1948, struktur organisasi TNI dirapihkan dan lebih disesuaikan untuk kepentingan angkatan perang kala itu (Poesponegoro, 2008: 230).

Sejak didirikan pada tahun 1947, TNI menjalankan begitu banyak operasi baik dalam rangka perang maupun selain perang. Sebelum pengakuan kedaulatan RI pada Desember 1949, TNI bahkan sudah aktif menghadapi perlawanan komunis di Madiun pada 1948.

Selepas pengakuan, TNI ditugaskan dalam meredakan gejolak-gejolak pasca perang di berbagai daerah: Merapi Merbabu Complex di Jawa Tengah, APRA di Bandung, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, dan pergolakan-pergolakan kecil yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kemerdekaan Indonesia (Pusjarah ABRI, 1976: 182, 202, & 215).

Selain itu, TNI juga terlibat pada proses serah terima aset-aset milik tentara Belanda ke tangan Republik Indonesia. Betapapun jarang disorot, proses serah terima yang dikawal dan dilakukan oleh TNI ini turut membangun organisasi kemiliteran Indonesia setelah perang kemerdekaan 1945-1949. Pada tahun 1959, TNI digantikan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan pada  1964 memasukkan kepolisian (Polri) ke dalam tubuh organisasinya (Siregar 2017: 61).

Pada awal tahun 1950an pula, TNI mulai mendefinisikan dirinya sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, alih-alih sekadar kekuatan militer. Pada Oktober 1952, sebagai contoh, TNI terlibat konflik internal yang merembet pada unjuk kekuasaan (show of force) kepada penguasa eksekutif dan legislatif. Tindakan yang diotaki oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution ini menegaskan independensi politik TNI yang enggan diintervensi. Bagaimanapun, Sukarno memberhentikan Nasution sebagai konsekuensi dari tindakannya (Kahin 2005: 283).

Sangat Identik dengan Orde Baru

Sejak tahun 1959 hingga 2002, organisasi militer Indonesia adalah ABRI. Meskipun didirikan oleh Presiden Sukarno, ABRI sangat identik dengan rezim Orde Baru. Sebagai bagian integral dari kedua rezim ini, ABRI memiliki kecenderungan politik yang amat kuat, utamanya didorong oleh doktrin Dwi Fungsi.

Kelahiran kembali TNI pada 2002 di tengah dorongan reformasi bertujuan untuk mengembalikan militer Indonesia pada proporsinya. Di antara agenda reformasi yang diamanahkan kepada TNI pasca reformasi adalah penghapusan peran sosial-politik yang didikte oleh Dwifungsi, seperti kedudukan prajurit aktif sebagai pejabat politik atau anggota legislatif dalam Fraksi ABRI.

Selain itu, tuntutan yang tak kalah pentingnya adalah pemisahan Polri dari tubuh TNI. Semua tuntutan yang dielu-elukan oleh para pendukung reformasi antara lain bertujuan untuk peningkatan kemampuan dan modernisasi TNI  (Basuki 2013: 86 & 104).

Setelah “kelahirannya kembali,” TNI dihadapkan pada berbagai operasi baik di dalam maupun luar negeri, dalam aspek militer maupun non-militer. Sebagai contoh, TNI dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik horizontal di Ambon dan Poso dan penanganan isu-isu keamanan di Aceh dan Papua.

Selain itu, TNI pula dilibatkan dalam operasi-operasi kemanusiaan setelah Tsunami Samudera Hindia di Aceh dan Sumatera Utara serta misi-misi perdamaian di Lebanon, Kongo, Afrika Tengah, dan negara-negara lainnya (Pusjarah TNI, 2005: 201-202).*

Pos terkait