Kenaikan tiket Museum Nasional hingga Rp50.000 dinilai berisiko menjauhkan publik dari akses sejarah.
Kebijakan kenaikan harga tiket masuk Museum Nasional Indonesia hingga Rp50.000 menuai sorotan publik. Banyak pihak menilai lonjakan harga tersebut tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima pengunjung.
Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair), Edy Budi Santoso SS MA, menilai kebijakan tersebut berpotensi menjauhkan masyarakat dari akses terhadap sejarah bangsanya sendiri.
Menurut Edy, secara historis Museum Nasional telah melewati perjalanan panjang sejak era kolonial hingga kini berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan status Badan Layanan Umum (BLU).
“Status BLU seharusnya membuat museum lebih fleksibel dalam melayani kepentingan publik, bukan malah membatasi akses lewat harga tiket,” ujar Edy, Jumat, 23 Januari 2026.
Sebagai informasi, mulai 1 Januari 2026 harga tiket masuk Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah resmi mengalami penyesuaian. Tiket dewasa domestik naik dari Rp25.000 menjadi Rp50.000 per orang, pelajar (PAUD–SMA) Rp30.000, wisatawan asing Rp150.000, serta WNA pemegang KITAS Rp50.000. Anak usia 0–3 tahun tetap gratis.
Sementara itu, tarif Ruang Imersif A dipatok Rp35.000, serta tersedia harga khusus rombongan minimal 50 orang, yakni Rp40.000 untuk dewasa dan Rp24.000 untuk pelajar. Tarif gratis masih berlaku bagi lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Museum Nasional buka setiap Selasa hingga Ahad pukul 08.00–16.00 WIB. Kenaikan tarif ini disebut bertujuan untuk peningkatan layanan, perawatan koleksi, serta pemulihan pascakebakaran.
Ia menegaskan, museum sebagai institusi yang didanai APBN serta dukungan filantropis semestinya mengedepankan fungsi edukasi, wisata, dan penelitian. Orientasi profit, kata dia, tidak relevan bagi lembaga budaya milik negara.
“Tujuan utama museum itu edukasi. Bukan mencari keuntungan. Kecuali kalau dikelola penuh oleh swasta,” tegasnya.
Edy menduga kenaikan harga tiket berkaitan dengan momentum pemulangan atau repatriasi benda-benda bersejarah dari Belanda. Namun, ia mengingatkan, peningkatan harga harus dibarengi perbaikan fasilitas yang nyata.
“Kenaikan tiket harus sepadan dengan fasilitas. Kalau ingin menarik pengunjung, suara publik perlu didengar. Tiket seharusnya hanya menopang operasional, bukan jadi penghalang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa minat masyarakat berkunjung ke museum masih tergolong rendah. Dengan harga tiket yang melonjak, kekhawatiran akan makin turunnya angka kunjungan pun menguat.
“Berdasarkan survei saja, sebelum naik minat ke museum tidak besar. Apalagi kalau sekarang harganya makin mahal,” katanya.
Edy mendorong pemerintah untuk meninjau ulang filosofi pengelolaan museum agar tidak terjebak pada logika komersial semata.
“Fungsi edukasi harus jadi prioritas. Akses terhadap pengetahuan sejarah harus dijamin untuk semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.***
