JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi menunjuk Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD d sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate, setelah Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo oleh Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, pada Kamis, 18 Mei 2023, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada politisasi hukum dalam kasus Johnny Plate.
“Pak Menkopolhukam,” kata Jokowi singkat, menjawab pertanyaan soal pengganti Plate di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Mei 2023, sebelum berangkat ke KTT G7 di Jepang.
Jokowi mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menyerahkan kasus korupsi pengadaan menara BTS ini ke Kejaksaan Agung.
Dia menampik tudingan intervensi politik di kasus ini. Jokowi juga membantah penetapan tersangka Johnny Plate bentuk politisasi. “Kejaksaan Agung akan terbuka dan kerja profesional,” ujarnya.
Sebelumya, senada dengan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD juga memastikan tidak ada politisasi hukum terkait ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
“Saya pastikan tidak ada politisasi hukum karena saya ngikutin kasus ini dari awal,” ujar Mahfud ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, 18 Mei 2023—sebagaimana dilansir Antara.
Mahfud juga memastikan bahwa perkara ini tidak berhubungan dengan partai politik dan murni penindakan hukum. Dia meminta semua pihak berpikir positif.
“Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tetapi tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan,” kata Mahfud.
Mahfud mengaku telah memastikan dengan Kejagung bahwa penetapan Johnny sebagai tersangka tidak berhubungan dengan intervensi maupun manuver politik. “Saya sudah pastikan ke Kejaksaan Agung, ‘Ini ada politiknya nggak?’, ‘Nggak’. Justru saya bilang, kalau memang dua alat bukti terpenuhi, ya, ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena, kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusifitas politik, maka itu salah,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan, proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika diduga mangkrak. “Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak,” kata Mahfud.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian melakukan pemeriksaan.
“Semula dihitung kerugian oleh Kejaksaan itu sekitar satu, sekian triliun, namun kemudian BPKP turun tangan. Diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari mulai penunjukan konsultan, penunjukan barang, mark up dan sebagainya itu, nah itu yang kemudian dijadikan alasan,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Andalas Najmuddin Rasul mengatakan, penetapan status tersangka Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejagung adalah pertanda bahwa genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai. Menurut Najmuddin, Partai Nasdem—partai tempat Johnny bernaung—sudah mulai ditinggalkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka adalah menunjukkan perang terbuka sudah dimulai. Ini menurut saya genderang perang telah dimulai,” kata Najmuddin, dikutip dari Republika.com, Rabu, 17 Mei 2023.
Menurut Najmuddin, sejak partai besutan Bos Media Grup Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, NasDem mulai terkesan ditinggalkan gerbong koalisi Jokowi.
Salah satu momen yang memperlihatkan Nasdem mulai ditinggalkan koalisi pemerintah adalah tidak diundangnya Surya Paloh ketika Jokowi beramah tamah dengan ketua umum parpol dalam beberapa kali kesempatan.
“Saya melihat penetapan Johnny tidak terlepas dari retaknya hubungan NasDem dengan Jokowi. Semenjak Surya Paloh memilih Anies sebagai Bacapres, hubungan antara Jokowi dengan Paloh mulai renggang,” ujar Najmuddin.
(Toni)
