- Skala keterlibatan dalam pembiayaan proyek asing.
Berdasarkan data AidData, Indonesia tercatat sebagai salah satu penerima terbesar pembiayaan Belt and Road Initiative di Asia Tenggara.
Nilai proyeknya ditaksir sekitar USD20,3 miliar tersebar di 71 proyek.
Beberapa analis kebijakan, di antaranya dari CELIOS, mengingatkan bahwa sejumlah skema pinjaman semacam ini memuat syarat yang menguntungkan negara pemberi pinjaman.
Misalnya kewajiban membeli mayoritas bahan baku dari negara asal pemberi utang, atau mempekerjakan tenaga kerja dari sana dalam jumlah besar — bentuk lain dari “kendali” yang di buku Perkins didapat lewat pengaruh politik atas negara pengutang.
- Preseden yang jadi bahan waspada.
Beberapa negara yang gagal membayar pinjaman infrastruktur serupa berakhir kehilangan kendali atas aset strategis mereka kepada kreditor.
Pelabuhan di Sri Lanka dan bandara di Uganda adalah dua contoh yang paling sering dikutip pengamat kebijakan Indonesia sebagai peringatan, meski hingga kini belum ada aset besar Indonesia yang benar-benar berpindah kendali dengan cara serupa.
- Yang membedakan dari era Perkins.
Ada juga alasan untuk tidak menyamakan situasi sekarang persis dengan tahun 1970-an.
Pengawasan publik jauh lebih ketat — kritik terhadap skema pembiayaan Whoosh datang terbuka dari partai politik dan ekonom, sesuatu yang nyaris mustahil terjadi di era Orde Baru saat Perkins pertama kali datang ke Jawa.
Struktur utang pemerintah pun didominasi instrumen jangka panjang dan sebagian besar berbasis kesepakatan yang lebih transparan dibanding negosiasi tertutup yang digambarkan dalam buku itu.
Yang tetap sama adalah pola dasarnya: proyeksi optimistis yang membuka pintu pinjaman besar, lalu selisih antara proyeksi dan kenyataan yang pada akhirnya harus ditanggung publik, bukan pihak yang membuat proyeksinya.
Kenapa Ini Layak Direnungkan?
Buku Perkins terbit tahun 2004, bercerita tentang praktik dekade 1970-an.
Tapi data di atas menunjukkan mekanisme yang ia gambarkan bukan sekadar catatan masa lalu — bentuknya sudah berganti dari konsultan ekonomi individual ke institusi pembiayaan negara.
Dari USAID dan Bank Dunia ke bank-bank pembangunan negara lain, tapi pola dasarnya — proyeksi yang menggembungkan justifikasi utang, lalu beban yang jatuh ke negara peminjam — masih bisa dilacak di proyek-proyek konkret hari ini.
Pertanyaan yang lebih relevan untuk publik mungkin bukan siapa “tamu” yang dimaksud Prabowo, tapi apakah negara punya kapasitas membaca proyeksi dan kontrak dengan mata yang cukup kritis.
Supaya kisah seperti yang ditulis Perkins soal Indonesia di tahun 1971 tidak terulang dalam bentuk yang lebih halus di tahun 2026.***
