Paradoks yang Berulang
Di sinilah letak ironi historisnya. Bukan tamu yang datang membawa senjata atau tentara yang menaklukkan Indonesia lewat kekuatan.
Melainkan tamu yang datang dengan proposal pembangunan, laporan proyeksi ekonomi, dan janji kemajuan — persis pola yang disinggung Prabowo: datang mengaku ingin berdagang, lama-lama merampok.
Bedanya, dalam kasus Perkins, “rampokan” itu tidak selalu berupa barang atau uang tunai yang dibawa pulang — tapi kendali jangka panjang lewat jerat utang dan pengaruh kebijakan.
Yang juga menarik dicatat: pernyataan Prabowo soal tamu tak tahu diri ini bukan sekali ini saja ia menyinggung soal pihak asing.
Sejak awal tahun 2026, ia beberapa kali menyebut ada kekuatan asing yang berada di balik berbagai gejolak dalam negeri, meski tanpa merinci buktinya.
Pola penyebutan “asing” yang berulang ini membuat pernyataan soal tamu tak tahu diri di Hari Koperasi kemarin punya konteks lebih luas — bagian dari narasi yang sudah dibangun presiden selama beberapa bulan terakhir.
Apakah Pola Ini Masih Berjalan Hari Ini?
Pertanyaannya bukan cuma soal sejarah.
Data terbaru menunjukkan mekanisme inti yang digambarkan Perkins — proyeksi yang meleset, beban yang membengkak, lalu ditanggung negara — masih bisa ditemukan, meski wujudnya sudah berubah bentuk.
- Utang luar negeri: sehat di atas kertas.
utang luar negeri Indonesia per April 2026 tercatat USD439,8 miliar, dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,6 persen.
Angka itu jauh di bawah ambang batas aman internasional 60 persen, dan Bank Indonesia menyebutnya masih terkendali — jauh dari skenario negara yang “dirampok” habis-habisan lewat utang.
Tapi angka makro yang sehat tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di level proyek per proyek — dan di situlah pola lama mulai terlihat lagi.
- Kereta cepat Whoosh: janji “tanpa APBN” yang berujung ke APBN juga.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung awalnya dijanjikan sepenuhnya business-to-business, dibiayai pinjaman China Development Bank sekitar USD4,5 miliar tanpa jaminan pemerintah.
Realitanya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya dari 2015 hingga 2023, dan pemerintah akhirnya menerbitkan aturan yang mengizinkan APBN dipakai sebagai jaminan pinjaman proyek.
Total biaya membengkak ke sekitar USD7,27 miliar, dengan potensi tambahan beban bunga puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun sampai bertahun-tahun ke depan.
Pola ini — proyeksi awal yang terlalu optimistis, lalu beban yang jatuh ke pundak negara — persis logika yang dipakai Perkins dan koleganya di MAIN empat dekade lalu.
Bedanya, pelakunya sekarang institusi pembiayaan negara lain, bukan konsultan perorangan yang mengaku ekonom.
