Menurut Menteri Supratman, kesepakatan antara pemerintah dan DPR soal diksi itu diperlukan, lantaran RUU Perampasan Aset dikhawatirkan menimbulkan polemik dari segi politik.
Tag: Miskinkan Koruptor
Riwayat RUU Perampasan Aset: ‘Alot’ di Parlemen sejak Zaman SBY
RUU ini diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) pada 2003, mengadopsi The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.