Mahfud juga menyinggung masalah di lapangan, seperti guru yang diminta membersihkan tempat makan MBG tanpa tambahan gaji, atau bahkan mengganti barang hilang meski bukan bagian panitia.
Tag: Mahfud MD
Mahfud MD Diajak Gabung Komite Reformasi Polri, Tegaskan Pentingnya Kembali ke Jati Diri
Mahfud pernah menyerukan agar Polri mensyukuri dan merawat kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, kehadiran Polri sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Mahfud MD Ingatkan Kejagung Soal Risiko Kekeliruan Jabatan dalam Dakwaan Nadiem
Melalui unggahan di media sosial X, Kamis, 4 September 2025, mantan Menko Polhukam itu mengingatkan Kejaksaan Agung agar berhati-hati mencantumkan jabatan Nadiem saat peristiwa hukum terjadi.
Mahfud MD: Rangkap Jabatan Wamen-Komut Bisa Menjadi Tindak Pidana
Praktik rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dinilai bukan sekadar pelanggaran etik, tapi berpotensi menjadi tindak pidana penyertaan—sebagaimana diatur Pasal 55 KUHP.
Mahfud MD Peringatkan Rangkap Jabatan Wamen-Komut Bisa Buka Celah Korupsi
Mahfud menyebut, meski hanya disebut dalam bagian pertimbangan, bukan amar, seluruh isi putusan MK bersifat final dan mengikat.
Di Tengah Ruwet Isu Ijazah Jokowi, Pakar Berikan Perspektif Baru untuk Publik. Apa Itu?
Jokowi boleh saja tak memenuhi syarat saat mencalonkan diri sebagai presiden di KPU RI, jika ijazahnya terbukti palsu. Namun, keputusannya selama jadi Presiden tetap sah.
Buntut Kontroversi Lagu Sukatani, 4 Personel Polda Jateng Diperiksa Propam
Divisi Propam Polri mengumumkan pemeriksaan tersebut melalui akun X resmi mereka, @Divpropam. Pengumuman diunggah pada Jumat malam, 21 Februari 2025, pukul 21.41 WIB.
Soal Sertifikat untuk Laut Tangerang, Mahfud MD Yakin Ada Kolusi, Perlu Proses Hukum
Mahfud meminta pemerintah mengusut masalah sertifikat itu melalui jalur hukum. Menurut dia, tidak mungkin SHGB dan SHM itu bisa terbit tanpa bantuan oknum tertentu.
Mahfud MD Minta Polisi Periksa Budi Arie karena Merekrut Tersangka Judol di Kominfo
Menurut Mahfud, permintaannya tersebut berdasarkan fakta bahwa para terduga pengaman situs judol itu direkrut Budi Arie saat ia masih menjabat Menteri Kominfo.
Ternyata Panggilan ‘Yang Mulia’ untuk Hakim Tak Ada Dasar Hukumnya, Malah Dilarang oleh TAP MPRS
Penyebutan ‘Yang Mulia’ untuk hakim sudah dilarang sejak terbit Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS RI) Nomor XII /1996.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.








