FGSNI menilai, jumlah guru yang jutaan orang akan menyedot anggaran sangat besar jika ikut menerima MBG. Lebih tepat jika dana itu dialokasikan untuk kelanjutan program inpassing, pengangkatan guru PPPK swasta atau honorer, serta peningkatan insentif lain.
Kepala BGN Dadan menjelaskan, pemberian MBG untuk guru telah tercantum dalam Perpres BGN dan masuk kategori penerima manfaat “lainnya”.
Purbaya menuntut transparansi penuh anggaran MBH hingga ke level “piring anak-anak”. Ia mengusulkan agar ada jumpa pers bulanan, supaya publik bisa mengawasi langsung ke mana uang negara mengalir.
BGN sedang menyiapkan peraturan Kepala BGN sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
Program MBG yang mengambil porsi 44 persen dari anggaran pendidikan dinilai lebih tepat jika dijalankan Kemensos.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyebut MBG tak memberi dorongan berarti pada daya beli masyarakat. Justru menekan fiskal daerah.
Forum guru menilai, negara seharusnya memprioritaskan kesejahteraan guru swasta.
Pemerintah menetapkan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 1.498,2 triliun.
Prabowo menjelaskan, sebanyak 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk di 38 provinsi. Dari dapur-dapur MBG ini tercipta 290 ribu lapangan kerja.
Pesan itu ia sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025, Jumat, 15 Agustus 2025.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
