Diperebutkan, Tetapi Bukan Penentu Kemenangan
Sementara itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaedilah Badrun menilai, setidaknya ada tiga faktor yang membuat suara warga NU diperebutkan dalam Pemilu. Pertama, secara kuantitatif, warga NU merupakan entitas organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia.
“Dengan besarnya keanggotaan NU, ini memunculkan semacam keyakinan politik sebagai lumbung suara,” kata pengamat yang akrab disapa Ubed itu, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 5 September 2023.
Kedua, lanjut Ubed, warga NU punya semacam budaya politik yang bergantung pada pendapat ulamanya. Kondisi ini membuat banyak partai meyakini bahwa NU mudah dimobilisasi oleh tokoh ulama yang jadi teladan.
Faktor ketiga adalah, warga NU relatif berpandangan keagamaan moderat dan toleran. “Sehingga mudah menerima pandangan-pandangan politik baru atau adaptif,” jelas Ubed.
Kendati demikian, capres atau cawapres yang berasal dari kalangan NU belum tentu menjadi jaminan pemenangan Pemilu. Hal ini tercermin dalam Pemilu 2004, ketika Megawati menggandeng Hasyim Muzadi sebagai cawapres dan kalah.
“Artinya, berpeluang menang juga berpeluang kalah. Kalah dan menangnya juga ditentukan faktor lain, yaitu bekerjanya mesin politik,” ujarnya.
Suara NU, faktanya, memang tak selalu bulat. Pada Pemilu 2014, ketika tak ada figur NU yang maju sebagai kontestan—baikcapres maupun cawapres—Said Aqil Siradj, yang masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Hatta. Namun demikian, dampaknya terhadap elektoral tidak signifikan.
Said waktu itu mengatasnamakan pribadi, bukan PBNU. Beberapa kiai waktu itu pun sikapnya tak sejelas di Pilpres 2019—ketika Ma’ruf Amin menjadi cawapres Jokowi.
