Pemerintah menegaskan tak ada yang kebal hukum dalam korupsi MBG — menyusul eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyetor 26 nama dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif ke Kejagung.
Pemerintah angkat bicara soal meluasnya dugaan keterlibatan pejabat dalam korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan semua pihak yang terbukti terlibat wajib diproses hukum — tanpa pengecualian.
“Ya diproses saja secara hukum. Tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya,” kata Qodari di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan itu muncul menyusul pengakuan kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya bahwa kliennya telah menyetor 26 nama tersangka potensial ke Kejaksaan Agung.
Qodari menegaskan prinsip itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Seperti kata Bapak Presiden. Mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif kali ini ya sama saja dalam proses hukum,” tegasnya.
26 Nama Sudah Masuk BAP
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkapkan nama-nama itu sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berpotensi bertambah.
“Sudah kita sampaikan ke penyidik, sudah ada di BAP waktu pemeriksaan,” kata Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Yang mengejutkan, kalangan legislatif disebut paling banyak terseret. “Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Paling banyak legislatif. Jumlahnya 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian saja,” ujar Krisna.
Krisna menambahkan bahwa Sony sendiri yang akan mengungkap identitas nama-nama itu kepada publik. Informasi tersebut saat ini masih bersifat pro justitia confidential.
Sony Ajukan Diri Jadi Saksi Mahkota
Pada Senin (8/6/2026), Sony resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (saksi yang bekerja sama) ke Kejaksaan Agung.
“Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini,” kata Krisna di Gedung Bundar Kejagung.
