“Hari ini Kemensos lewat menterinya sudah mengirimkan usulan nama kepada Dewan Gelar. Tentu ini langkah yang mengecewakan, tapi juga tidak mengagetkan,” kata Dimas saat dihubungi, Selasa (21/10).
Nada serupa datang dari ulama dan budayawan KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujarnya di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Ahad (9/11).
Menurut Gus Mus, banyak ulama pesantren dan warga Nahdlatul Ulama yang mengalami ketidakadilan di masa pemerintahan Soeharto.
Warisan Panjang dan Kontroversi
Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, sejak Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga kejatuhannya pada Reformasi 1998.
Pemerintah menilai jasanya besar dalam stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi. Namun, sebagian masyarakat masih menilai masa pemerintahannya sarat pelanggaran HAM dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Penetapan gelar ini menandai pergeseran besar dalam politik rekonsiliasi sejarah nasional — di mana figur yang pernah menjadi simbol kekuasaan Orde Baru kini diakui dalam daftar resmi pahlawan bangsa.***
