Namun ia menegaskan, “Pemberian gelar harus disertai kejujuran sejarah. Tak boleh ada penghapusan terhadap pelanggaran HAM atau korupsi yang terjadi.”
Sementara pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Yusril Ihza Mahendra menilai pengusulan itu wajar.
Menurut mereka, Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan bangsa, dan pengakuan jasa bukan berarti pembenaran atas seluruh kebijakan masa Orde Baru.
Menghadapi Bayang-Bayang Sejarah
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan, tapi cara bangsa berdamai dengan masa lalunya.
Bagi sebagian, Soeharto adalah pembangun dan penyelamat ekonomi. Bagi yang lain, ia simbol represi dan korupsi.
Namunm sejarah tidak tunduk pada perasaan—ia menuntut keseimbangan. Jika kelak gelar itu benar disematkan, bangsa ini harus menjawab satu hal:
apakah kita memberi penghargaan karena ingin menghapus dosa sejarah, atau karena ingin memahami sejarah secara utuh?***
