NasDem menilai bahwa di balik represi politik dan kasus HAM, Soeharto tetap mewariskan infrastruktur ekonomi, sistem pemerintahan, dan stabilitas nasional yang menopang Indonesia modern.
Pendekatan ini disebut sebagai politik realisme: mengakui jasa tanpa menafikan kesalahan.
Ormas Islam: Antara Penghargaan dan Pengampunan
Dari masyarakat sipil, dukungan datang dari sejumlah tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai Soeharto “berjasa besar sejak masa revolusi hingga pembangunan,” terutama dalam Serangan Umum 1 Maret dan program swasembada beras.
Sementara dari PBNU, Gus Fahrur Ahmad Rozi menegaskan, “Memberi gelar pahlawan tidak berarti menutup mata terhadap kekeliruan, tapi menghargai jasa yang nyata.”
Sikap ini menggambarkan pandangan moderat: mengakui kemajuan yang dicapai, tanpa menafikan pelajaran moral dari kekuasaan yang berlebihan.
Kelompok Petani: “Presiden yang Mengangkat Harga Gabah”
Dukungan paling vokal di akar rumput datang dari Forum Komunikasi Alumni Petani Indonesia (Forkapi). Mereka menilai Soeharto layak jadi Pahlawan Nasional karena swasembada pangan dan program Bimas-Inmas yang mengubah wajah pertanian Indonesia.
“Zaman Pak Harto, petani dihargai. Gabah kami dibeli, pupuk tersedia, sawah terjamin,” bunyi deklarasi Forkapi yang dikutip tvOne.
Bagi kelompok ini, Soeharto bukan sekadar presiden, tapi simbol masa ketika negara hadir di sawah dan lumbung padi rakyat.
Akademisi dan Pejabat: Membaca Sejarah Secara Dingin
Dari kalangan akademik, Dr. Agus Suwignyo, sejarawan UGM, menyebut Soeharto memenuhi kriteria formal pahlawan nasional, terutama dari sisi perjuangan militer.
Namun ia menegaskan, “Pemberian gelar harus disertai kejujuran sejarah. Tak boleh ada penghapusan terhadap pelanggaran HAM atau korupsi yang terjadi.”
Sementara pejabat seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Yusril Ihza Mahendra menilai pengusulan itu wajar.
Menurut mereka, Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan bangsa, dan pengakuan jasa bukan berarti pembenaran atas seluruh kebijakan masa Orde Baru.
Menghadapi Bayang-Bayang Sejarah
Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan, tapi cara bangsa berdamai dengan masa lalunya.
Bagi sebagian, Soeharto adalah pembangun dan penyelamat ekonomi. Bagi yang lain, ia simbol represi dan korupsi.
Namunm sejarah tidak tunduk pada perasaan—ia menuntut keseimbangan. Jika kelak gelar itu benar disematkan, bangsa ini harus menjawab satu hal:
apakah kita memberi penghargaan karena ingin menghapus dosa sejarah, atau karena ingin memahami sejarah secara utuh?***
