CNN melaporkan, sekitar 800 ribu pegawai federal menghadapi risiko furlough alias dirumahkan tanpa gaji. Sementara itu, layanan publik non-esensial seperti izin administrasi, program Head Start, hingga beberapa bantuan gizi terancam berhenti.
Lembaga pemeringkat Moody’s juga memperingatkan bahwa krisis ini dapat mengguncang reputasi fiskal AS. “Setiap kali ada shutdown, publik melihat Washington tidak bisa bekerja. Ini merusak kepercayaan masyarakat pada institusi negara,” ujar William Howell, profesor ilmu politik Universitas Chicago, kepada AP.
Shutdown hanya bisa berakhir jika Kongres meloloskan undang-undang pendanaan baru dan Presiden menandatanganinya. Hingga kini, kebuntuan politik di Capitol Hill membuat jutaan warga AS harus menanggung dampak langsung dari krisis anggaran tersebut.***
