Pendataan untuk guru honorer pun dilakukan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, yang membuat proses semakin terfragmentasi. Ini membuka peluang kesenjangan penerima—antara pekerja formal yang cepat diverifikasi dan kelompok rentan seperti guru PAUD yang menunggu sistem antar-lembaga selesai menyatu.
Anggaran Siap, Eksekusi Lambat
Pemerintah telah mengalokasikan Rp10,72 triliun untuk BSU tahun ini, bagian dari stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli. Namun, alokasi anggaran tidak cukup jika eksekusinya tersendat di meja birokrasi.
Di atas kertas, BSU adalah wujud keberpihakan negara. Tapi dalam praktik, lemahnya sistem verifikasi membuat manfaat program tak kunjung dirasakan oleh mayoritas pekerja.
Sementara waktu terus berjalan, dan kebutuhan harian tak bisa ditunda, publik bertanya: kenapa data 17 juta pekerja belum juga beres, padahal uangnya sudah siap? ***
