“Artinya, mereka belum masuk daftar penerima. Mereka masih harus menunggu keputusan akhir dari Kemnaker,” ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun.
Verifikasi dua tahap ini menambah kebingungan di lapangan. Tak sedikit pekerja yang menganggap bantuan akan langsung cair setelah menerima notifikasi BPJS. Sebaliknya, sistem validasi antarinstansi ini justru membuat penyaluran BSU berjalan lambat dan membingungkan.
Potensi Kesenjangan dan Salah Sasaran
BSU 2025 ditujukan bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, termasuk 17,3 juta pekerja formal dan 565.000 guru honorer. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan kapan data sisanya akan diverifikasi dan dicairkan.
Pendataan untuk guru honorer pun dilakukan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, yang membuat proses semakin terfragmentasi. Ini membuka peluang kesenjangan penerima—antara pekerja formal yang cepat diverifikasi dan kelompok rentan seperti guru PAUD yang menunggu sistem antar-lembaga selesai menyatu.
Anggaran Siap, Eksekusi Lambat
Pemerintah telah mengalokasikan Rp10,72 triliun untuk BSU tahun ini, bagian dari stimulus ekonomi nasional untuk menjaga daya beli. Namun, alokasi anggaran tidak cukup jika eksekusinya tersendat di meja birokrasi.
Di atas kertas, BSU adalah wujud keberpihakan negara. Tapi dalam praktik, lemahnya sistem verifikasi membuat manfaat program tak kunjung dirasakan oleh mayoritas pekerja.
Sementara waktu terus berjalan, dan kebutuhan harian tak bisa ditunda, publik bertanya: kenapa data 17 juta pekerja belum juga beres, padahal uangnya sudah siap? ***
