PWNU Sulawesi Utara mempertanyakan legitimasi pemberhentian Gus Yahya dan menyebut kepemimpinan Gus Yahya masih sah secara de facto. Sementara PWNU Bali menyatakan keprihatinan mendalam atas konflik yang dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan.
PWNU Bangka Belitung menyoroti penandatanganan surat oleh Rais Aam PBNU tanpa koordinasi dengan tanfidziyah. Di Jawa Barat, PWNU mengundang para Mustasyar untuk meredakan ketegangan, dan forum berlangsung dengan suasana emosional.
PWNU DIY menyesalkan pendekatan politik dalam menyelesaikan konflik antar-kyai dan mendorong musyawarah sebagai jalan keluar. PWNU Kalimantan Selatan, melalui ketuanya Muhammad Tambrin, menyatakan patuh terhadap keputusan Rais Aam. “Rais Aam PBNU adalah jabatan tertinggi di organisasi. Kami menaati titahnya,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).
Sikap lebih moderat muncul dari PWNU Jawa Tengah. Ketua PWNU Abdul Ghaffar Rozin menyatakan akan menerima apa pun konsensus para pemegang otoritas. Ia menegaskan pengurus wilayah dan cabang tidak memiliki kapasitas terlibat dalam dukungan terbuka. “Kami memohon PBNU mencari formulasi terbaik atas perbedaan pendapat ini,” katanya.
Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif juga menahan diri. “Kami menghargai semua pendapat yang berkembang,” ujarnya. Ia meminta seluruh pengurus di semua tingkatan menghindari spekulasi. “Mudah-mudahan ada titik temu terbaik. Kami hanya menunggu,” katanya.***
