Untuk mendukung seruan Jokowi ini, pada tahun 2015, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menganggarkan Rp97 miliar untuk iklan televisi; Rp3,8 miliar untuk iklan di radio; Rp2 miliar untuk program sosialisasi lewat kampanye partisipasi masyarakat; dan Rp3 miliar program gelar budaya. Total anggaran untuk sosialisasi Revolusi Mental yang disediakan Kementerian mencapai Rp105 miliar, sementara total anggaran yang diserap mencapai Rp149 miliar.
Namun demikian, program-program tersebut nyatanya masih sebatas formalitas program kerja. Terma “Revolusi Mental” hanya diterjemahkan dalam program seadanya—bahkan mengada-ada. misalnya, membuat taman atau menitipkan sosialisasi program “Revolusi Mental” pada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata.
Merevolusi mental memang bukan perkara mudah. Mantan menteri era Orde Baru yang belum lama mangkat, Sarwono Kusumaatmadja, pernah berkomentar, “Yang paling sulit bagi Jokowi nanti adalah soal revolusi mental. Sulit mengubah perilaku orang-orang di dalam sistem yang telah lama nyaman dengan perilaku selama ini.”
Karena sulitnya merealisasikan proyek revolusi mendasar ini, pada lima tahun pertama masa pemerintahan Jokowi, kata Revolusi Mental menjadi bahan kritikan kaum oposisi dan mereka yang kecewa pada Jokowi-JK. Amien Rais, dalam buku Hijrah: Selamat Tinggal Revolusi Mental, Selamat Datang Revolusi Moral, menyebut jika revolusi mental Jokowi tidak memiliki hal yang otentik. Yang dilahirkan dari Revolusi Mental, menurut Amien, hanya turunannya saja, seperti Indonesia Kerja.
Di era Jokowi, kata Amien, pemerintahan tidak memiliki kompas moral. Bahkan, Amien melihat Revolusi Mental itu sebenarnya tidak ada. Kata dia, bangsa ini hanya menjadi bangsa bermental pecundang atau pengemis. Sedangkan pada periode keduanya, Jokowi sepertinya sudah jarang menyebut istilah ini.
Setelah sembilan tahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo mengampanyekan Revolusi Mental—di mana gagasan ini sempat tenggelam—pemerintah mengamanatkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa dengan melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang mengacu kepada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Amanat itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12/2016 tentang GNRM.
GNRM bahkan menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Menengah (RPJMN) 2020-2024, sebagai upaya mendorong pembangunan sumber daya manusia untuk mendukung visi Indonesia Maju. Ada lima program dalam GNRM, yaitu Gerakan Indonesia Melayani; Gerakan Indonesia Bersih; Gerakan Indonesia Tertib; Gerakan Indonesia Mandiri; dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Untuk menindaklanjuti gerakan ini, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Revolusi Mental yang dipimpin Prof. Dr. Paulus Wirutomo. Pokja ini bertugas mengejawantahkan semangat Trisakti—yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—dalam enam konsep: (1) nilai dapat dipercaya (trustworthiness); (2) nilai kewargaan (citizenship); (3) nilai mandiri (independency); (4) nilai kreativitas (creativity); (5) nilai saling menghargai (mutual respect); dan (6) nilai gotong royong (collaboration).
Sedangkan Puan Maharani, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan—saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019–2024—mengungkapkan tiga alasan utama pentingnya Revolusi Mental di Indonesia:
Pertama, kata dia, karena bangsa ini sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik tidak jujur dalam berbangsa dan bernegara, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, serta tidak bisa dipercaya. Kedua, dalam bidang perekonomian, kata Puan, Indonesia tertinggal jauh dari negara lain karena kehilangan etos kerja keras, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreativitas dan semangat inovatif. Dan ketiga, sebagai bangsa, menurut Puan, Indonesia mengalami krisis identitas.
Untuk itulah berbagai ikhtiar dilakukan oleh anak bangsa saat ini untuk membahas dan memahami kembali arti kontekstual dan esensi Revolusi Mental. Termasuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, dan relevansi Revolusi Mental dalam konteks kekinian.
Perubahan mentalitas yang pernah dikumandangkan Bung Karno itu—lalu diputar ulang oleh Jokowi—sepertinya penting untuk terus digali dan dimunculkan, dibangun relevansinya dengan konteks kekinian dalam segala matra, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan.
Namun, tentu saja Revolusi Mental sebagai sebuah praktik nyata dan aplikatif, bukan seruan imajinatif. Revolusi Mental itu perlu, agar bangsa ini tidak gampang “kena mental”, sehingga terjerembab dilindas derap kaki zaman.
(Wijdan | Diolah dari Berbagai Sumber)
