Muhadjir menyebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu warga yang terjerat judi online. “Kita sudah banyak memberikan advokasi kepada mereka yang menjadi korban judi online ini, misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Dia pun menyarankan Kementerian Sosial agar memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Menurutnya, judi online memiskinkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kemiskinan baru. Masyarakat miskin disebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“(Dampak judi online) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK,” kata Muhadjir, dikutip dari Kompas TV.
