Presiden pertama RI, Sukarno, juga pernah memakai penyebutan “rakyat jelata”. Sukarno menggunakan istilah itu ketika bercerita tentang pengasuhnya yang bernama Sarinah, yang terekam dalam biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams.
“Dialah yang mengajarku untuk mengenal cinta‐kasih. Aku tidak menyinggung pengertian jasmaniahnya bila aku menyebut itu. Sarinah mengajarku untuk mencintai rakyat. Massa rakyat, rakyat jelata,” kata Sukarno, dikutip dari buku tersebut.
“Selagi ia memasak di gubuk kecil dekat rumah, aku duduk di sampingnya dan kemudian ia berpidato,” lanjut Sukarno. “Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi, kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya,” ungkap Bung Karno.
Setidaknya hingga masa Sukarno mengucapkan itu, sepertinya tidak ada problem ‘ketersinggungan sosial’ akibat penggunaan istilah “rakyat jelata”.
Namun, zaman berlalu, makna bahasa berubah. Diksi rakyat jelata zaman ini mengalami peyorasi, atau perubahan makna kata yang menyebabkan makna baru lebih rendah, kurang menyenangkan, dan kurang halus nilainya daripada makna semula. Jadinya istilah lebih berkonotasi merendahkan seseorang, dengan tolok ukur kalangan atau kasta.
Dus, penggunaan istilah “rakyat jelata” pun bisa dimasukkan dalam kekerasan linguistik. Bagian dari kekerasan kultural, di mana bahasa digunakan untuk melanggengkan relasi kuasa dan ketimpangan gender.
Istilah ini diperkenalkan oleh William C Gay, pakar linguistik dari Universitas North Carolina, pada tahun 1998.
Istilah ini pun, di masa sekarang, memiliki konotasi hierarkis yang bisa menimbulkan persepsi merendahkan. Apalagi yang mengucapkannya dipandang sebagai kalangan “atas”, seperti Adita Irawati Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden itu. ***
