Masa pensiun bagi seorang pemimpin seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang baru saja mengakhiri masa jabatannya pada 2024, tidak hanya berdampak pada perubahan fisik dan emosional, tetapi juga bisa memicu munculnya sindrom psikologis yang dikenal dengan Post Power Syndrome (PPS).
Sindrom ini umumnya dialami oleh orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang selama ini menjadi bagian integral dari identitas dan aktivitas mereka.
Definisi dan Gejala Post Power Syndrome
Post Power Syndrome adalah kondisi kejiwaan yang terjadi setelah seseorang mengalami perubahan besar dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan hilangnya jabatan, kekuasaan, atau status sosial.
Sering kali, kondisi ini terjadi setelah pensiun, ketika individu merasa kehilangan identitas dan harga diri yang dulu mereka dapatkan dari pekerjaan atau peran sosial mereka.
Menurut beberapa ahli, Post Power Syndrome bisa membuat seseorang merasa kesepian, kehilangan motivasi, hingga cemas berlebihan, karena perubahan besar dalam hidup yang sulit untuk diterima.
Menurut artikel yang dirilis RSJ Radjiman Wediodiningrat, gejala yang muncul akibat sindrom ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu gejala fisik, emosional, dan perilaku. Gejala fisik meliputi penurunan kesehatan tubuh seperti kelelahan, penurunan vitalitas, dan sering sakit.
Secara emosional, penderita sering merasa mudah tersinggung, terisolasi, dan kadang mengalami depresi atau kecemasan. Dalam perilaku, seseorang yang mengalami PPS dapat terlihat menarik diri dari lingkungan sosial atau justru terus-menerus membanggakan prestasi masa lalu mereka, sebagai cara untuk mencari validasi atas identitas mereka yang hilang.
Jokowi dalam Sorotan
Seiring dengan akhir masa kepresidenannya, beberapa pengamat dan masyarakat mulai memperhatikan perubahan perilaku Jokowi. Salah satunya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen.
“Banyak analisis menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengalami post power syndrome akut karena zig-zag politik yang dilakukan. Sudah terlalu banyak pihak terluka akibat cawe-cawe Presiden Jokowi,” kata Samuel dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).
Pengamat politik Rocky Gerung menilai Jokowi terlihat seperti politisi dan bukan seorang negarawan. “Jadi fenomena Jokowi ikut serta di dalam politik itu bukan sekadar diterangkan sebagai hak seseorang yang bukan lagi presiden untuk menjagokan pilihannya. Tapi ini bagian dari kerusakan etika politik. Saya tahu ini pasti banyak protes ‘kenapa sih, bukan kah Jokowi sudah tak jadi presiden jadi nggak ada hubungannya dengan dukungan dia kepada seseorang’. Yang harus kita lihat dimensi etisnya tuh. Tidak terjadi upaya untuk menyehatkan demokrasi,” ucap Rocky Gerung (RG) dikutip dari laman Suara.com.
Untuk diketahui, meski sudah pensiun sebagai Presiden, Jokowi masih terus terlibat aktif dalam dunia politik. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah keterlibatannya dalam mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Jokowi memberi sinyal akan turun langsung dalam kampanye akbar pasangan RK-Suswono pada 23 November 2024, meskipun dirinya telah mengakhiri masa jabatannya.
Sebelumnya, pada 16 November 2024, Jokowi juga ikut dalam kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, di Purwokerto.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi secara terbuka mendukung Ridwan Kamil, yang telah menjalin kedekatan dengan dirinya, terutama setelah RK mengunjungi Jokowi di Solo.
Menurut Jokowi, dukungannya terhadap Ridwan Kamil dan Suswono didasari oleh rekam jejak yang sudah terbukti baik dalam dunia pemerintahan.
“Secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?” ungkap Jokowi dalam kampanye di Jakarta Pusat pada 18 November 2024. Ia juga menilai Ridwan Kamil sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang arsitektur dan urban design, serta berpengalaman memimpin Bandung dan Jawa Barat.
Jokowi Menargetkan 58 Persen untuk RK-Suswono
Dalam kampanye tersebut, Jokowi juga mengungkapkan target suara yang ingin dicapai oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.
Jokowi berharap RK-Suswono bisa meraih 58 persen suara, seperti hasil yang diraih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Jokowi, yang sebelumnya menargetkan 51 persen untuk Prabowo-Gibran, mengaku bangga dengan perolehan suara yang melampaui ekspektasi, yaitu 58,5 persen.
“Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres. Dulu, bayangan kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” kata Jokowi seperti dimuat laman Samudra Fakta, Selasa (19/11).
Pencegahan dan Solusi Post Power Syndrome
Meskipun fenomena Post Power Syndrome tidak bisa dihindari sepenuhnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampaknya.
Salah satunya adalah dengan mengurangi beban pekerjaan secara bertahap menjelang pensiun. Jokowi, misalnya, dapat mempersiapkan kegiatan yang lebih bersifat sosial atau berkontribusi pada masyarakat melalui organisasi kemanusiaan, lembaga pendidikan, atau berbagai inisiatif lainnya yang dapat menjaga harga dirinya tetap terjaga.
Mengembangkan keterampilan baru, seperti berbisnis atau mengikuti hobi yang sudah lama ditinggalkan, bisa menjadi cara yang efektif untuk mengisi waktu setelah pensiun. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat sekitar juga penting untuk menghindari rasa kesepian yang sering menjadi bagian dari gejala PPS.
Jokowi, seperti halnya banyak pemimpin lainnya, menghadapi tantangan besar setelah mengakhiri masa jabatannya. Post Power Syndrome adalah sebuah kenyataan yang mungkin dialami oleh banyak individu yang terbiasa dengan kekuasaan dan pengaruh.
Namun, penting untuk diingat bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah fase baru yang bisa diisi dengan kegiatan positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat.
Dengan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar, seseorang seperti Jokowi bisa tetap merasa dihargai dan bermanfaat meskipun sudah tidak lagi memegang kekuasaan.***
