Di tengah laju kecerdasan artifisial yang kian membentuk cara manusia belajar dan bekerja, pemerintah menegaskan satu hal: teknologi hanya akan bermakna jika berjalan seiring dengan etika.
Pemerintah terus mendorong transformasi pendidikan agar adaptif terhadap perkembangan kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pesan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan bahwa penguasaan teknologi tanpa keadaban digital justru berpotensi melahirkan persoalan sosial baru.
“Kecerdasan artifisial kini telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Kita memang perlu memiliki kompetensi digital, tetapi itu harus diiringi dengan keadaban digital,” ujar Mu’ti, dikutip Senin (26/1/2026).
AI dan Perubahan Cara Manusia Belajar
Perkembangan AI, menurut Mu’ti, telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan—mulai dari pendidikan, riset, dunia kerja, hingga cara manusia memperoleh dan mengolah pengetahuan. Berbagai kajian global menunjukkan bahwa meskipun AI berpotensi menggantikan sejumlah jenis pekerjaan, teknologi ini sekaligus membuka peluang baru yang menuntut keterampilan berbeda.
“Yang paling terdampak adalah mereka yang tidak menguasai teknologi. Sebaliknya, mereka yang memahami dan memanfaatkan AI akan menjadi semakin berdaya,” kata Mu’ti. Dalam konteks ini, pendidikan diposisikan sebagai benteng utama agar generasi muda tidak tertinggal oleh perubahan yang bergerak lebih cepat dari kurikulum lama.
Persoalan Data, Kebenaran, dan Tanggung Jawab Manusia
Mu’ti mengingatkan bahwa kecerdasan artifisial pada dasarnya bekerja dengan menghimpun dan merangkum data yang diunggah manusia. Karena itu, persoalan kebenaran dan validitas informasi menjadi tantangan mendasar.
“AI bisa sangat cerdas, tetapi ia tidak memiliki hati dan kesadaran moral,” ujarnya. Jika data yang masuk tidak akurat atau tidak etis, maka keluaran AI pun berpotensi menyesatkan. Di titik inilah, tanggung jawab manusia menjadi penentu utama arah pemanfaatan teknologi.
Manipulasi Digital di Era Scroll Society
Ia juga menyoroti maraknya manipulasi digital—mulai dari pemalsuan gambar dan suara hingga rekayasa narasi yang dapat merusak reputasi seseorang. Fenomena ini kian berbahaya di era scroll society, ketika masyarakat cenderung membaca cepat, dangkal, dan minim verifikasi.
Dalam situasi semacam itu, konten manipulatif mudah dipercaya dan disebarluaskan. “Karena itu, etika, tata krama, dan literasi digital harus menjadi bagian penting dari pendidikan kita,” tegas Mu’ti.
AI dan Coding Masuk Sekolah Dasar
Sebagai langkah konkret, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mengintegrasikan AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari kelas V sekolah dasar. Kebijakan ini dirancang secara bertahap, menyesuaikan kesiapan guru dan infrastruktur satuan pendidikan.
“Kami mulai dari mata pelajaran pilihan karena guru harus kita latih terlebih dahulu,” jelas Mu’ti. Jika kesiapan telah merata, pembelajaran berbasis AI akan diperluas ke jenjang dan skema yang lebih luas.
Pendidikan Karakter sebagai Fondasi
Di tengah dorongan adaptasi teknologi, Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan karakter tetap menjadi fondasi utama. Nilai dan etika tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran dan budaya sekolah.
“AI harus kita posisikan sebagai alat untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya,” ujarnya. Pendidikan Indonesia, tambahnya, perlu tetap relevan dengan dunia yang terus berubah, namun berpijak pada nilai, karakter, dan keadaban sebagai penopang peradaban.***
2 Komentar
Komentar ditutup.