Pemprov DKI wajibkan lapangan padel di perumahan tutup pukul 20.00 dan pasang peredam suara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi jam operasional lapangan padel di kawasan perumahan maksimal hingga pukul 20.00 WIB. Setiap pengelola juga wajib memasang peredam suara guna meredam kebisingan yang dikeluhkan warga.
Kebijakan itu diputuskan dalam rapat terbatas di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026), yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Rapat khusus membahas penertiban lapangan padel di Ibu Kota.
“Untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum jam 08.00 malam. Maksimum ya, nanti tergantung negosiasi dengan warga,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, pembatasan berlaku meski lapangan telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengelola tetap harus mengikuti aturan baru tersebut.
Pemprov DKI juga menginstruksikan wali kota, camat, hingga lurah untuk berdialog dengan warga di sekitar lokasi lapangan. Dialog dianggap penting agar kebijakan berjalan tanpa konflik.
Sorotan pada Kebisingan dan Parkir
Pramono menyebut kebisingan menjadi keluhan utama masyarakat. Suara pantulan bola dan teriakan pemain dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan, terutama pada malam hari.
“Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan, yang kemudian mengganggu masyarakat, maka wajib membuat kedap suara,” tegasnya.
Selain kebisingan, persoalan parkir liar ikut menjadi perhatian. Banyak pemain datang menggunakan mobil pribadi dan memarkir kendaraan di badan jalan perumahan.
“Parkir ini sangat mengganggu warga. Maka yang seperti itu juga akan kita tertibkan,” katanya.
Batasi Izin Baru di Zona Komersial
Data sementara Pemprov DKI mencatat terdapat 397 lapangan padel di Jakarta. Pemerintah masih mendalami jumlah lapangan yang telah mengantongi izin lengkap dan yang belum memiliki PBG.
Untuk pembangunan baru, Pramono memastikan lapangan padel tidak lagi diperbolehkan berdiri di zona perumahan. Izin baru hanya dapat diterbitkan di kawasan komersial dan harus memperoleh persetujuan teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Kami ingin ada penataan yang jelas agar hobi olahraga tetap berjalan, tapi kenyamanan warga juga terlindungi,” tutupnya.***
