Pemkot Surabaya perketat izin dan awasi ketat usaha minuman beralkohol di kota.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya menata usaha minuman beralkohol (mihol) di Kota Pahlawan. Langkah ini dimulai dengan membuka dialog dan kolaborasi bersama para pengusaha, lalu dilanjutkan dengan pengetatan monitoring terhadap perizinan dan operasional.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan bahwa niat berbisnis harus sejalan dengan komitmen menjaga ketertiban kota. Aturan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.
“Kami telah mengumpulkan seluruh pihak terkait. Pesan kami jelas, membuka usaha mihol harus diiringi dengan pemahaman mendalam tentang regulasi dan batasan yang berlaku,” ujar Febri, sapaan akrabnya, Jumat (7/11).
Febri menjelaskan, Pemkot Surabaya menekankan dua poin krusial yang diatur dalam Pasal 69 Ayat 9 Perda tersebut.
Pertama, larangan penjualan mihol kepada pembeli di bawah usia 21 tahun yang wajib dibuktikan dengan kartu identitas. Kedua, larangan bagi perusahaan yang memperdagangkan minuman beralkohol untuk beriklan dalam bentuk apa pun di media massa apa pun.
Ia menegaskan, usaha mihol termasuk jenis usaha terbatas yang membutuhkan kehati-hatian dalam operasionalnya. Karena itu, konsumsi di tempat (dine in) hanya diperbolehkan di lokasi yang memiliki izin resmi berstatus bar.
“Tempat usaha lain harus menyesuaikan perizinannya atau hanya diperbolehkan sesuai ketentuan yang sangat terbatas,” jelasnya.
Dalam penertiban iklan dan promosi mihol, Pemkot Surabaya tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga edukasi. Dinkopumdag berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya untuk menyampaikan pesan khusus kepada para influencer.
“Kami mengerti profesi influencer, namun kami ingatkan, mereka dilarang keras menerima materi promosi yang bertentangan dengan Perda,” ujarnya.
Menurut Febri, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Sebagian besar konten iklan yang diperingatkan kepada pelaku usaha dan influencer telah diturunkan (di-take down). Meski begitu, masih ada satu akun personal yang terus dipantau. Untuk penanganan akun tersebut, Pemkot Surabaya memilih jalur koordinasi dengan Dinkominfo dan kementerian terkait di tingkat pusat.
“Kami tidak bisa serta-merta melakukan take down akun personal tanpa melalui prosedur yang sesuai,” terangnya.
Febri memastikan, penegakan aturan tetap berjalan jika peringatan diabaikan. Sanksi akan diberikan secara bertahap, mulai dari Surat Peringatan (SP) hingga kemungkinan penutupan usaha, sebagai langkah terakhir untuk menjaga ketertiban umum.
“Kami juga meminta bantuan dan kolaborasi dari seluruh masyarakat untuk ikut memantau. Jika masyarakat menemukan pelanggaran yang sudah diperingatkan dan masih ada lagi, Pemkot meminta untuk segera dilaporkan,” pungkasnya.***
