Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan pinjaman utang 7,048 miliar Yen atau setara Rp723 miliar untuk penguatan pengelolaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Republik Indonesia, Yasushi Masaki, dan Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Abdul Kadir Jailani, telah menandatangani dan bertukar nota mengenai pinjaman tersebut di Jakarta pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Penandatanganan dilakukan sebelum pertemuan puncak antara Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dengan Presiden Prabowo Subianto.
Peningkatan kapasitas ASN dengan modal utangan ini akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan bagi pejabat pemerintahan pusat dan daerah. Rencananya untuk sekitar 7.240 orang selama tujuh tahun ke depan.
“Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai salah satu prioritasnya, dan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, proyek ini akan mendukung pengelolaan dan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara,” demikian keterangan Kedutaan Besar Jepang di situs resminya, dikutip Senin, 13 Januari 2025.
Peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan prioritas, termasuk dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD, dan berkontribusi pada pengembangan pertukaran sumber daya manusia yang berkelanjutan antara Jepang dan Indonesia.
Pinjaman dari Jepang untuk peningkatan kapasitas ASN suku bunganya 1,45 persen, dengan suku bunga tetap 0,2 persen per tahun untuk porsi konsultasi. Masa pengembaliannya selama 25 tahun, termasuk grace periode 7 tahun, dengan syarat pengadaan tidak terikat. ***
