Artinya, masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton yang sedang diupayakan pemerintah dan PLN agar kebutuhan pembangkit dapat dipenuhi.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Gita Mahyarani mengatakan harga DMO sebaiknya tidak dipatok tetap terlalu lama.
Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan biaya produksi aktual, karakter batu bara untuk pembangkit, selisih dengan harga pasar, serta keberlanjutan usaha tambang.
“PLN tetap mendapatkan harga khusus untuk ketahanan listrik nasional, tetapi harganya juga tidak tertinggal terlalu jauh dari perkembangan biaya dan pasar,” kata Gita, Jumat, 19 Juni 2026.
Risiko Bergeser ke Biaya Listrik
Kenaikan harga DMO dapat memperbaiki insentif bagi penambang untuk memasok batu bara ke dalam negeri. Namun, perubahan itu juga berpotensi menaikkan biaya bahan bakar pembangkit PLN.
Bila biaya pengadaan batu bara meningkat, pemerintah perlu menentukan cara menutup tambahan beban tersebut, apakah melalui kompensasi, subsidi, efisiensi PLN, atau penyesuaian kebijakan tarif listrik.
Pemerintah belum menyebut kisaran harga baru maupun waktu keputusan revisi DMO. Fokus saat ini masih pada penghitungan formula yang menjaga pasokan batu bara tanpa memperbesar tekanan biaya pada sektor kelistrikan.***
